Jakarta, PPJ
Kesatuan Aksi Mahasiswa & Masyarakat yang tergabung di Lembaga
Swadaya Masyarakat Pemantau Kinerja Pemerintah Pusat dan Daerah (LSM PEMUDA) Jawa
Barat soroti Pemkab Bandung Barat dengan berdemo di Kantor KPK Kamis
(12/11/20).
Menurut Koordinator aksi dari Kesatuan Mahasiswa Andri Berix menyatakan, “Dalam situasi di tengah Pandemi covid 19, pemerintah berupaya mengatasi masalah yang telah menjadi bencana nasional dan bahkan menjadi kedaruratan nasional, sehingga semua aspek tekena dampak dari bencana nasional ini, mulai dari aspek ekonomi aspek sosial dan lain sebaginya, bahkan pemerintah fokus mengeluarkan anggaran yang begitu besar untuk menangulangi bencana covid 19 ini, namun di tengah situasi seperti ini masih ada para pihak yang mencoba memanfaatkan keuntungan sendiri dalam situasi ini, pasalnya anggaran yang sudah di fokuskan untuk menanggulangi covid 19 di Kabupaten Bandung Barat, dan sudah beredar kabar yang menjadi konsumsi public serta sudah ada legitimasi hukum administrasi melalui Surat Keputusan Bupati Kabupaten Bandung Barat Nomor : 027/925/DPUPR, tanggal 14 April 2020, perihal : Pemberhentian Proses Pengadaan Barang / Jasa Tahun Anggaran 2020, bahkan Instruksi Bupati Kabupaten Bandung Barat dengan Nomor Surat : 900/963/BPKD, tanggal 17 April 2020, tentang Penghentian Belanja Daerah yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020, yang pada intinya adalah penghentian seluruh pengajuan pencairan belanja, baik belanja tidak langsung maupun belanja langsung dan pengeluaran pembiayaan, tetapi informasi yang didapatkan bahwa setelah surat keputusan terbit kami menemukan keterangan dan informasi yang menyatakan bahwa pihak Pejabat berkompeten di Kabupaten Bandung Barat diduga kuat tetap mengeluarkan dana Negara yang tidak jelas pertanggung jawabannya secara adminitrasi keuangan Negara, bahkan informasi yang didapat ada dugaan kuat pihak keluarga dari Bupati Kabupaten Bandung Barat yang memanfaatkan pencairan keuangan Negara yakni APBD Kabupaten Bandung Barat yang tidak bisa di pertanggung jawabkan.” Terangnya.
Dengan pengawalan ketat Pihak Kepolisian dalam pengamanan aksi
“Di sisi lain adanya permasalahan alokasi dana hibah untuk KONI Kabupaten Bandung Barat sebesar 10 Milyar yang juga tidak jelas pertanggung jawabannya, permasalahan ini telah mencuat ke publik karena adanya protes dari pengurus dan atlet salah satu cabang olahraga di Kabupaten Bandung Barat, sehingga seiring waktu berjalan permasalahan dana hibah KONI sebesar 10 Milyar telah masuk kepada proses hukum yang di tangani oleh pihak Kepolisian Resort Kota Cimahi, karena Kabupaten Bandung Barat masuk kepada wilayah hukum kepolisian resort Kota Cimahi, namun sampai saat ini tidak ada informasi yang menjelaskan bahwa penanganan permasalahan hukum terkait dana hibah KONI itu berlanjut atau tidak, sehingga masyarakat dan publik khusunya Kesatuan Aksi Mahasiswa dan Masyarakat Jawa Barat yang dalam elemen pergerakan menjadikan alasan yang sangat prinsip bahwa permasalahan dana Hibah KONI layak di ambil alih oleh Komisi Pemberantasan Korupsi KPK RI sesuai dengan kewenangannya yang bisa mengambil alih proses hukum dalam tahap penyelidikan dan penyidikan yang dilakukan oleh Kepolisian ataupun Kejaksaan, sesuai dengan Peraturan Presiden No.102 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Supervisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tepatnya paal 9 ayat (1). “Imbuh Andri menambahkan.
Selanjutnya menurut Ketua Umum LSM PEMUDA Koswara Hanafi menambahkan seusai aksi, “Hal ini dipandang sangat penting karena saat ini juga pihak KPK RI tengah melakukan proses penyelidikan terhadap Bupati Kabupaten Bandung Barat, bahkan pihak KPK RI juga belum bisa menyampaikan kepada publik dan masyarakat karena proses masih dalam tahap penyelidikan, artinya bahwa ada sikap dan langkah yang dilakukan oleh KPK RI terkait permasalahan Tindak Pidana Korupsi di Kabupaten Bandung Barat, tetapi sejauh ini kami aliansi Kesatuan Aksi Mahsiswa dan Masyarakat Jawa Barat, mendapat informasi bahwa proses penyelidikan yang dilakukan oleh KPK RI terkait dengan penerimaan hadiah atau janji oleh penyelenggara Negara terkait dengan proyek-proyek Pemerintahan Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2019 -2020 serta juga alokasi anggaran Bantuan Sosial dalam rangka penanggulangan dan pencegahan Pandemi Covid-19 dari aspek sosial ataupun kebutuhan pokok bagi masyarakat Kabupaten Bandung Barat, lebih detail bahwa pemeriksaan tersebut melibatkan DY dari yang juga diduga kuat sebagai isteri muda dari Bupati Kabupaten Bandung Barat (AA Umbara Sutisna), hal ini berpotensi kuat adanya keterlibatan dari Bupati Kabupaten Bandung Barat, sehingga kami elemen yang tergabung dalam pergerakan merasa permasalahan ini sangat urgent untuk kita dorong agar proses hukum di KPK tetap pada rule of law sesuai dengan azas keadilan, maka pada saat dilakukannnya pemerikasaan lanjutan oleh KPK RI terhadap Bupati Kabupaten Bandung Barat yakni tanggal 12 November 2020 yang bertempat di Kantor BPKP Provinsi Jawa Barat kami elemen pergerakan Jawa Barat justru mengadakan aksi unjuk rasa di depan Kantor KPK RI Jakarta, hal ini kita lakukan dalam rangka mendorong proses hukum yang dilakukan oleh KPK RI bukan dalam rangkan mengintervensi proses penegakan hukum yang dilakukan oleh KPK RI karena kami masih percaya dan yakin KPK RI bisa bekerja professional sesuai dengan kewenangannya dalam rangka Pemberantasan Tindak Pidana Korups, namun pergerkan yang kami lakukan tidak berhenti pada pemeriksaan dan proses yang melibatkan Bupati Kabupaten Bandung Barat saja tetapi kami juga mendorong upaya penegakan hukum yang dilakukan KPK RI juga turut memeriksa Kepala Dinas yang ada di Kabupaten Bandung Barat yang diduga kuat ada keterlibatan dalam dugaan tindak pidana korupsi yang mengarah kepada Bupati Kabupaten Bandung Barat. “ Tegas Koswara ketika diwawancara seusai acara Unjuk rasa di kantor KPK Jakarta.
Dari hal itu Koswara yang hadir memimpin Unras dari Kesatuan Aksi Mahasiswa dan Masyarakat Jawa Barat menyatakan sikap :1. Mendorong KPK RI untuk sesegera mungkin menetapkan status hukum kepada Bupati Kabupatn Bandung Barat, yang sesuai dengan mekanisme hukum yang berlaku. 2. Mendorong KPK RI untuk segera memproses secara hukum dan adminitrasi Sdri. DY yang meruapakan PNS di Pemerintahan Kabupaten Bandung Barat yang juga diduga kuat merupakan isteri muda dari Bupati Kabupaten Bandung Barat, karena jelas aturan yang ada terkait larangan seorang wanita PNS untuk menjadi isteri keuda/ketiga/keempat larangan tersebut tercantum dalam pasal 4 ayat (2) Peraturan Pemerintah No.45 Tahun 1990. 3. Mendorong KPK RI untuk mengambil alih prose hukum terkait alokasi dana hibah KONI Kabupaten Bandung Barat Tahun Anggaran 2020 dari kepolisian dalam rangka memenuhi asas keadilan bagi masyarakat yang berharap ada penegakan supremsasi hukum yang dilakukan oleh KPK RI terhadap pemerintahan Kabupaten Bandung Barat.
“Sejarah mengajarkan kepada kita selaku pemuda agar memiliki semangat juang yang tinggi bagi pembangunan masa depan bangsa. Pemuda hari ini adalah pemimpin di hari esok. Kami berharap gerakan kami hari ini sekaligus mengultimatum bahwa suara kami masih ada suara kami jangan dianggap sepi, karena suara kami adalah hak Konstitusional.” Tegasnya.
Kata Dia, “Kami segenap Kesatuan Aksi Mahasiswa dan masyarakat Jawa Barat hadir kembali dalam sebuah pergerakan untuk bersuara terhadap tatanan penegakan hukum khususnya terhadap Lembaga Negara yakni Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia (KPK RI). Disinilah urgensi perjuangan untuk kita semua bisa menjaga konsistensi pergerakan, konsisten mejaga pergerakan lembaga, agar upaya perjuangan menyampaikan aspirasi dalam rangka penegakan supremasi hukum di Negara Kesatuan Republik Indonesia bisa terwujud, dan mendapat dukungan dari semua lapisan masyarakat.” Tuturnya.
“Salam satu gerakan untuk kita semua, pergerakan yang kita jalani saat ini adalah bagian dari semangat kita semua untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dari tindakan kotor yaitu Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, maka dengan semangat tinggi mari kita bersama bersatu bersuara untuk perubahan ke arah yang lebih baik. Saat ini kami sedang berjuang menjadi satu kesatuan yang solid di masyarakat dengan melawan arus bawah pemikiran yang beda pendapat dengan kita semua, berjuang untuk membangkitkan dan menyuarakan aspirasi. Kami berharap aspirasi atau suara kami menjadi bagian dari perbaikan terhadap kinerja di pemerintahan khususnya di Kabuapaten Bandung Barat.” Pungkas Koswara menutup pembicaraan kepada para awak media yang mewawancarainya. (Red)
