Beranda Nasional Fleksibilitas Pengelolaan BOS Oleh Sekolah Wajib Diimbangi Akuntabilitas Dan Transparansi  

Fleksibilitas Pengelolaan BOS Oleh Sekolah Wajib Diimbangi Akuntabilitas Dan Transparansi  

Jakarta, PPJ

Fleksibilitas dan otonomi yang diberikan kepada kepala sekolah dalam pengelolaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) wajib diimbangi dengan akuntabilitas dan transparansi penggunaan Dana BOS.

Untuk mendorong hal tersebut, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Anwar Makarim menargetkan laporan pengelolaan dana BOS dari sekolah yang masuk ke Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) sebesar seratus persen pada tahun anggaran (TA) 2020.

Berkaca pada minimnya laporan penggunaan dana BOS yang masuk ke Kemendikbud pada tahun 2019, yakni hanya sebesar 53 persen, maka pada tahun ini sekolah wajib mengirimkan laporan data penggunaan dana BOS sebagai bagian dari syarat pencairan dana BOS.

“Kita ada tiga kali penyaluran, kalau Kemendikbud tidak menerima laporan BOS tersebut via online ke website (bos.kemdikbud.go.id) pada tahap pertama dan kedua, yang ketiga tidak akan ditransfer. Jadi kita harus seratus persen sekolah melakukan pelaporan lewat online untuk bisa menerima kiriman terakhir, yang ketiga,” tutur Nadiem dikutif dari laman resmi kemendikbud.

Berbicara di depan para wartawan pada Konferensi Pers Bersama antara Mendikbud, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, dan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian di Kantor Kementerian Keuangan, Jakarta,

Nadiem mengingatkan, fleksibilitas dan otonomi dalam pengelolaan dana BOS harus diimbangi dengan akuntabilitas dan transparansi. “Semakin banyak diberikan kebebasan dalam alokasi penggunaannya, harus semakin tinggi transparansi dan akuntabilitasnya,” ujarnya.

Ia berharap laporan yang diberikan oleh sekolah akurat sehingga dapat menjadi bahan audit penggunaan BOS dalam upaya perbaikan kebijakan pendanaan sekolah.

“Harapan kami adalah dengan memberikan fleksibilitas dan kebebasan untuk kepala sekolah, menentukan apa yang ingin dia biayai, pelaporannya pun lebih akurat. Jadi kita bisa menganalisis, mengevaluasi, dan melakukan kebijakan lainnya dengan cara yang lebih baik,” lanjut Nadiem.

Dalam hal pelaporan, bukan hanya Kemendikbud nantinya yang dapat membaca laporan tersebut, namun masyarakat juga harus dapat mengakses informasi yang sama.

Sekolah wajib mempublikasikan penerimaan dan penggunaan dana di papan informasi sekolah atau tempat lain yang mudah diakses masyarakat. Ini adalah salah satu upaya peningkatan transparansi penggunaan dana BOS oleh sekolah.

Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dalam hal ini siap memberikan dukungan terhadap upaya peningkatan akuntabilitas dan transparansi.

Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menyampaikan, dukungan akan diberikan dalam bentuk pembinaan dan pengawasan yang melibatkan jejaring dari pemerintah daerah, yakni Dinas Pendidikan Provinsi, Kabupaten, dan Kota. Tito berharap kepala sekolah tidak menyalahgunakan wewenang yang diberikan.

“Sebagai pembina dan pengawas, kita tahu bahwa 130 ribu (sekolah) mengawasi dan membinanya tidak gampang. Apalagi anggarannya cukup besar. Kita berharap teman-teman, kepala sekolah, lebih otonomi dan fleksibel dalam mengelola anggarannya, tapi juga kemudian tidak sampai terjadi penyalahgunaan,” tegas Tito Karnavian. (*)

RELATED ARTICLES

Banyak Pengguna Jalan Ekstra Hati hati Bila Melintas Jalan Raya Maja-Rangkasbitung Karena Jalan Licin dan Berlumpur Dampak Dari Galian C Tanpa Tindakan Aparat Dan...

Lebak Banten Pewaris Padjadjaran Maraknya galian tanah di desa Mekarsari kecamatan Rangkasbitung kabupaten Lebak Provinsi Banten banyak masyarakat sekitar dan pengguna jalan yang harus ektra...

Meski Tilang Manual Berlaku Lagi, Polisi Dilarang Razia Stasioner

Jakarta, Pewaris Padjadjaran Patut dicatat, pemeriksaan dalam penggunaan tilang manual tak boleh menggunakan cara stasioner. Razia stasioner adalah razia yang dipusatkan di satu titik, atau di...

Kasus Eko Suryono, Anggota Polri ber Prestasi yang diduga di dzholimi, berlanjut panas, PEMUDA Laporkan APH ke Kejaksaan Tinggi Jabar…!!!

Bandung, PPJ Permasalahan kasus Hukum yang melibatkan aparat Kepolisian Resort Rembang Provinsi Jawa Tengah bernama Eko Suryono Alias Eko Herkules Bin Subijono yang diketahui sedang...

1 KOMENTAR

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Most Popular

Jelang Indonesia Emas 2045: DPRD Kota Depok Bahas RPJPD 2025-2045

Depok ,Pewaris Padjadjaran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Depok gelar Rapat Paripurna dalam Rangka Penyampaian Raperda tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota...

Hasil Muscablub Ke Tiga APDESI Kabupaten Subang Hj. Ernawati SE. Menjadi Ketua APDESI Periode 2024-2029

Subang, Pewaris Padjadjaran Hasil Muscablub,(Musawarah Cabang Luar Biasa) Menghasilkan Ketua APDESI yang Baru, Hj Ernawati S.E. Periode 2024 2029 Muscablub yang bertempat di Kantor DPC...

Ma Karyati Demi Sesuap Nasi dan Bayar Kontrakan, Kumpulkan Barang Bekas

Garut Pewaris Padjadjaran Ma Karyati (72) salah seorang dari sekian banyak pencari barang bekas/ rongsokan setiap hari tidak mengenal lelah,masuk dan keluar perumahan atau pemukiman...

Selamat kepada Kades Sukamandi Jaya,Hj. Ernawati. SE terpilih sebagai Ketua APDESI Subang periode 2024-2029

Subang, Pewaris Padjadjaran Subang DPC Asosiasi Pemerintahan Desa Seluruh Indonesia Kabupaten Subang menggelar Musyawarah Cabang Luar biasa Muscablub Acara bertempat di gedung aula Kantor Sekretariat...

adapazarı escort Eskişehir escort bayan