Beranda Nasional Fleksibilitas Pengelolaan BOS Oleh Sekolah Wajib Diimbangi Akuntabilitas Dan Transparansi  

Fleksibilitas Pengelolaan BOS Oleh Sekolah Wajib Diimbangi Akuntabilitas Dan Transparansi  

Jakarta, PPJ

Fleksibilitas dan otonomi yang diberikan kepada kepala sekolah dalam pengelolaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) wajib diimbangi dengan akuntabilitas dan transparansi penggunaan Dana BOS.

Untuk mendorong hal tersebut, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Anwar Makarim menargetkan laporan pengelolaan dana BOS dari sekolah yang masuk ke Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) sebesar seratus persen pada tahun anggaran (TA) 2020.

Berkaca pada minimnya laporan penggunaan dana BOS yang masuk ke Kemendikbud pada tahun 2019, yakni hanya sebesar 53 persen, maka pada tahun ini sekolah wajib mengirimkan laporan data penggunaan dana BOS sebagai bagian dari syarat pencairan dana BOS.

“Kita ada tiga kali penyaluran, kalau Kemendikbud tidak menerima laporan BOS tersebut via online ke website (bos.kemdikbud.go.id) pada tahap pertama dan kedua, yang ketiga tidak akan ditransfer. Jadi kita harus seratus persen sekolah melakukan pelaporan lewat online untuk bisa menerima kiriman terakhir, yang ketiga,” tutur Nadiem dikutif dari laman resmi kemendikbud.

Berbicara di depan para wartawan pada Konferensi Pers Bersama antara Mendikbud, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, dan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian di Kantor Kementerian Keuangan, Jakarta,

Nadiem mengingatkan, fleksibilitas dan otonomi dalam pengelolaan dana BOS harus diimbangi dengan akuntabilitas dan transparansi. “Semakin banyak diberikan kebebasan dalam alokasi penggunaannya, harus semakin tinggi transparansi dan akuntabilitasnya,” ujarnya.

Ia berharap laporan yang diberikan oleh sekolah akurat sehingga dapat menjadi bahan audit penggunaan BOS dalam upaya perbaikan kebijakan pendanaan sekolah.

“Harapan kami adalah dengan memberikan fleksibilitas dan kebebasan untuk kepala sekolah, menentukan apa yang ingin dia biayai, pelaporannya pun lebih akurat. Jadi kita bisa menganalisis, mengevaluasi, dan melakukan kebijakan lainnya dengan cara yang lebih baik,” lanjut Nadiem.

Dalam hal pelaporan, bukan hanya Kemendikbud nantinya yang dapat membaca laporan tersebut, namun masyarakat juga harus dapat mengakses informasi yang sama.

Sekolah wajib mempublikasikan penerimaan dan penggunaan dana di papan informasi sekolah atau tempat lain yang mudah diakses masyarakat. Ini adalah salah satu upaya peningkatan transparansi penggunaan dana BOS oleh sekolah.

Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dalam hal ini siap memberikan dukungan terhadap upaya peningkatan akuntabilitas dan transparansi.

Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menyampaikan, dukungan akan diberikan dalam bentuk pembinaan dan pengawasan yang melibatkan jejaring dari pemerintah daerah, yakni Dinas Pendidikan Provinsi, Kabupaten, dan Kota. Tito berharap kepala sekolah tidak menyalahgunakan wewenang yang diberikan.

“Sebagai pembina dan pengawas, kita tahu bahwa 130 ribu (sekolah) mengawasi dan membinanya tidak gampang. Apalagi anggarannya cukup besar. Kita berharap teman-teman, kepala sekolah, lebih otonomi dan fleksibel dalam mengelola anggarannya, tapi juga kemudian tidak sampai terjadi penyalahgunaan,” tegas Tito Karnavian. (*)

RELATED ARTICLES

Kasus Eko Suryono, Anggota Polri ber Prestasi yang diduga di dzholimi, berlanjut panas, PEMUDA Laporkan APH ke Kejaksaan Tinggi Jabar…!!!

Bandung, PPJ Permasalahan kasus Hukum yang melibatkan aparat Kepolisian Resort Rembang Provinsi Jawa Tengah bernama Eko Suryono Alias Eko Herkules Bin Subijono yang diketahui sedang...

AKHIRNYA KEJAKSAAN NEGERI ( KEJARI ) SERANG MENAHAN KEPALA DESA KATULISAN KECAMATAN CIKEUSAL KABUPATEN SERANG BANTEN

Serang, pewaris Padjadjaran Kejari Serang menahan kepala desa katulisan berinisial EN atas dugaan tindak pidana korupsi. Kepala desa katulisan kecamatan Cikeusal kabupaten serang itu diduga telah...

Demo Berdarah Di Kantor Kejaksaan Agung RI, Empat Aktivis LSM Lakukan Aksi Pecah Kepala

JAKARTA, Pewaris Padjadjaran Puluhan masa dari Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Barisan Rakyat Anti Korupsi (Bara Api) dan Pemuda Mandiri Peduli Rakyat Indonesia ( PMPRI), geruduk...

1 KOMENTAR

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Most Popular

SIDANG PLENO APDESI DITANDAI DENGAN WALK OUT PESERTA SIDANG

Subang, Pewaris Padjadjaran Rapat Pleno para Kepala Desa ,Di gelar di Aula Kantor Desa Pagaden Kabupaten Subang sabtu 02-04-2024. Sidang Pleno digelar secara tertutup yang di...

GEBYAR ANNIVERSARY KE 6TH IKATAN WARTAWAN ONLINE INDONESIA DPD MAJALENGKA

Majalengka, Pewaris Padjadjaran Dalam rangka merayakan anniversary Ikatan wartawan online indonesia(IWOI) DPD majalengka ke 6th dan sekaligus memperingati hari pers nasional (HPN) tahun 2024 yang...

Ratusan Siswa Laksanakan Kegiatan PMBK Di Kecamatan Jatiwangi

Majalengka, Pewaris Padjadjaran Perhelatan rutin tahunan Dinas Pendidikan Kabupaten Majalengka yaitu, Pembinaan Minat, Bakat Dan Kreativitas (PMBK) Tahun 2024 tingkat Kecamatan Jatiwangi Kabupaten Majalengka sedang...

KPU Kabupaten Majalengka Gelar Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilu 2024

MAJALENGKA, Pewaris Padjadjaran Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majalengka (KPU Majalengka), Jawa Barat, menggelar rapat pleno rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Pemilu 2024. "Rapat pleno rekapitulasi di...

adapazarı escort Eskişehir escort bayan