Jakarta, Pewaris Padjadjaran
Ketua Umum Asosiasi Pewarta Pers Indonesia (APPI), Ade Julhaidir, menegaskan bahwa Hari Pers Nasional (HPN) adalah milik semua jurnalis dan menekankan pentingnya tidak adanya diskriminasi dalam perayaan tersebut. Beliau mengungkapkan keprihatinannya terhadap praktik diskriminasi yang terjadi, terutama terkait dengan pemilahan media berdasarkan status verifikasi oleh Dewan Pers. Menurutnya, banyak instansi yang hanya mengakui media yang telah terverifikasi, sementara media yang belum terverifikasi seringkali diabaikan. Padahal, Undang-Undang Pers Nomor 40 Tahun 1999 tidak mewajibkan perusahaan media untuk terverifikasi oleh Dewan Pers.
Ade Julhaidir, yang akrab disapa Bang Jul, berharap agar semua pihak, termasuk masyarakat, institusi, dan pemerintah, dapat menjalin kerjasama yang baik dengan insan pers tanpa adanya diskriminasi. Beliau menekankan bahwa instansi-instansi harus peka terhadap perkembangan dunia digitalisasi, di mana penyebaran informasi melalui media online, cetak, dan elektronik tidak boleh dimonopoli oleh kelompok tertentu. Perusahaan media yang telah memiliki izin dan legalitas dari Kementerian Hukum dan HAM sudah diakui oleh negara.
Selain itu, Ade Julhaidir juga menyoroti pentingnya peran jurnalis dalam masyarakat modern. Beliau menyatakan bahwa jurnalis tidak hanya menyampaikan berita, tetapi juga terlibat dalam penyelidikan, analisis, dan pemberdayaan masyarakat. Dalam masyarakat yang semakin kompleks, jurnalisme memainkan peran krusial dalam membentuk opini publik, memperkuat nilai-nilai demokrasi, dan mendorong perubahan sosial yang positif serta pembangunan berkelanjutan.
Dengan demikian, Ade Julhaidir menegaskan bahwa kesempatan untuk menyebarkan berita yang akurat adalah hak masyarakat yang harus dijunjung tinggi dan dihargai. Beliau berharap agar tidak ada lagi perlakuan diskriminatif terhadap perusahaan media, baik dalam kerjasama maupun pengembangan sistemb informasi. (Iwan).
