Jakarta, Pewaris Padjadjaran
Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Level 4 dan 3 di Jawa-Bali berakhir Senin (2/8). Hingga kini penyebaran virus corona belum melandai di tengah sejumlah target pemerintah untuk meredakan kasus Covid-19 belum juga tercapai.PPKM merupakan salah satu upaya pemerintah dalam menekan laju penyebaran virus corona yang melonjak dalam beberapa waktu terakhir.
Juru Bicara Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Jodi Mahardi mengatakan pemerintah akan segera mengumumkan keputusan mengenai PPKM hari ini.
Epidemiolog Universitas Griffith Dicky Budiman menilai pemerintah masih perlu memperpanjang PPKM Level 4. Pasalnya, saat ini penyebaran virus corona di Indonesia belum sepenuhnya terkendali.
“Dari kacamata epidemiolog, idealnya tetap dilanjutkan, karena positivity rate masih tinggi, angka kematian masih tinggi. BOR (bed occupancy rate) walaupun sudah turun tapi harus diingat komposisi masyarakat yang ke RS mungkin hanya 15-20 persen, sisanya banyak yang isoman di rumah,” kata Dicky saat dihubungi, Senin (2/8).
Jika merujuk data Satuan Tugas Penanganan Covid-19, tingkat positivity rate di Indonesia selama satu pekan terakhir, dari 25-31 Juli masih berada di angka 25,63 persen. Angka tersebut masih jauh di atas dari standar Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) yang menetapkan agar positivity rate tidak lebih dari 5 persen.
Jumlah kasus kematian di Indonesia juga masih cukup tinggi. Sejak 16 Juli, kasus kematian harian akibat Covid-19 selalu mencapai di atas angka 1.000 kasus. Bahkan, kasus kematian sempat mencetak rekor pada 27 Juli dengan tambahan 2.069 kasus kematian dalam sehari.
Dengan kondisi seperti itu, Dicky meminta pemerintah berpikir ulang untuk melonggarkan PPKM. “Kalau dilonggarkan PPKM-nya, maka kasus kesakitan dan kematian bisa meningkat lagi, karena kondisinya belum aman,” imbuhnya.
Namun demikian, Dicky menilai dari sisi ekonomi dan sosial, pemerintah bisa saja melonggarkan aturan-aturan dalam PPKM. Sebab, banyak masyarakat mulai menjerit, karena urusan perut yang tak dapat ditunda lagi.
Oleh sebab itu, ada sejumlah catatan yang perlu menjadi perhatian, bilamana pemerintah berencana melonggarkan PPKM. Pertama, memperkuat testing, tracing, dan treatment (3T) serta memperbanyak capaian vaksinasi.
Kemudian, mengurangi mobilitas dalam jumlah tinggi. Ia menilai saat ini sepatutnya perkantoran masih harus menerapkan skema bekerja dari rumah atau work from home (WFH) 100 persen.
Dicky juga meminta pemerintah serius menekan angka kematian, salah satunya memberikan perlindungan pada orang-orang yang berisiko tinggi seperti lansia, ibu hamil, dan penderita komorbid.
“Keluarkan kebijakan untuk melindungi mereka. Penting visitasi ke rumah dan analisa risiko awal sebelum isolasi mandiri,” tuturnya.
Kepala Bidang Pengembangan Profesi Perhimpunan Ahli Epidemiologi (PAEI) Masdalina Pane mengatakan selama ini kebijakan PPKM masih berjalan tanpa pengendalian dasar atau basic control. Pengendalian dasar yang ia maksud yakni penerapan 3T.Menurut Masdalina, selama ini pemerintah belum menjalankan hal tersebut secara optimal. Belum lagi, selama PPKM Darurat hingga berganti nama menjadi PPKM Level 4 dan 3, target pengendalian tersebut tak dapat tercapai.
“Ada target yang ditetapkan oleh presiden selama PPKM Darurat, ada enggak yang tercapai? Itu basic control lho, enggak ada yang tercapai.” Paparnya.
Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin sebelum PPKM Darurat sempat berujar bahwa pemerintah menargetkan 400.000 testing PCR dalam satu hari. Namun, kenyataannya, sejak PPKM Darurat hingga PPKM Level 4, jumlah testing tidak pernah mencapai target.
Rata-rata capaian testing harian berada di angka 100 hingga 150 ribu per hari. Tercatat, hanya 22 dan 23 Juli testing dapat mencapai angka 200 ribu dalam sehari. Itu pun masih di bawah target yang dibuat oleh pemerintah.
Kemudian, Masdalina juga menilai target pemerintah melakukan tracing ke 15-30 orang kontak erat juga tidak maksimal. Itu pun, kata dia, bukan hal yang tepat.
“Sebenarnya target tracing itu bukan rasio kontak erat, tetapi target tracing itu berapa persen kasus konfirmasi yang mampu di-tracing. Saya tidak tahu itu siapa yang membuat indikator aneh-aneh begitu, tapi intinya tracing tidak dijalankan,” ujarnya.
Masdalina juga menyoroti capaian jumlah vaksinasi yang masih di bawah target. Pemerintah sebelumnya menargetkan agar 1 juta dosis vaksin per hari pada Juli dan bertambah 2 juta dosis per hari pada Agustus.
Namun, target-target tersebut juga masih jauh dari harapan. Menurut Masdalina, target itu hanya mampu tercapai beberapa kali, namun tidak pernah konsisten.
“Ada beberapa hari tercapai, tapi tidak pernah konsisten. Agustus mau 2 juta, ya ada pernah satu kali 2,4 juta, tapi cuma itu aja, selesai. Lainnya enggak pernah. Pencapaian target itu kan harus konsisten,” paparnya.
Terakhir, target pemerintah menurunkan penambahan kasus harian menjadi 10 ribu kasus sehari juga belum tercapai. Dalam beberapa waktu terakhir, penambahan kasus harian berkisar di angka 30 hingga 40 ribu.
“Jadi apakah PPKM harus dilanjutkan? Kalau kita sudah lihat hasilnya seperti ini kan, apakah kita harus terus terjebak dalam kondisi yang tidak menentu seperti ini, sementara yang basic control tidak dilakukan,” ujar Masdalina. (Deni).
