Beranda Nasional Ini Tiga Kebijakan Penggunaan Dana Desa Selama Covid-19

Ini Tiga Kebijakan Penggunaan Dana Desa Selama Covid-19

Jakarta, PPJ

Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertingggal dan Transmigrasi Abdul Halim Iskandar didampingi Wakil Menteri Budi Arie Setiadi, Sekjen Anwar Sanusi dan Pejabat Eselon I mengikuti Rapat Virtual dengan Komisi V DPR RI pada Selasa (21/4/2020).

Rapat virtual yang juga diikuti oleh Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) itu membahas realisasi anggaran sampai Maret 2020 serta realokasi anggaran tahun 2020 untuk percepatan penanganan Virus Corona (Covid-19).

Hingga saat ini, Kementerian Desa telah melakukan sejumlah langkah untuk memutus mata rantai penyebaran Virus Corona ini dan mencegahnya masuk ke desa.

Mendes PDTT Abdul Halim Iskandar mengatakan telah menyiapkan tiga kebijakan terkait dengan penggunaan Dana Desa untuk penanganan dan pencegahan penyebaran virus Corona atau Covid-19

“Pertama untuk upaya pencegahan, kami mengeluarkan surat edaran agar desa-desa membentuk relawan lawan Covid-19 dengan berbagai kegiatan yang harus dilakukan seperti edukasi dan penanganan yang dikonsultasikan dengan pihak berwenang (puskesmas, rumah sakit, dan yang lainnya),” kata Gus Menteri seperti yang dikutif dari laman resmi kemendes.

Kemudian, kebijakan yang berikutnya adalah mengadakan program Padat Karya Tunai Desa (PKTD). Pekerja yang terlibat dalam program tersebut tidak akan terlalu menekankan kemampuan atau skill pekerja.

Program PKTD akan menyasar pekerja yang berasal dari keluarga miskin, penganggur, dan setengah menganggur, serta anggota masyarakat marjinal lainnya.

Kemudian, upah bagi para pekerja akan diberikan harian dan dalam pelaksanaan PKTD harus tetap mengedepankan protokol kesehatan seperti jaga jarak (physical distancing) dan yang lainnya.

“Komponen upah pada PKTD harus lebih tinggi dari komponen bahan karena kalau komponen bahan lebih tinggi artinya keterlibatan masyarakat masih rendah,” ujarnya.

Kebijakan yang terakhir ialah Dana Desa difungsikan menjadi Bantuan Langsung Tunai (BLT).

“Sasaran adalah keluarga miskin non-PKH (Program Keluarga Harapan) atau BPNT (Bantuan Pangan non-Tunai) dan non-penerima Kartu Prakerja,” ujar Gus Menteri.

Warga desa yang masuk dalam kriteria di atas juga akan disaring lagi yakni kepada mereka yang kehilangan pekerjaan, belum terdata, dan punya anggota keluarga yang rentan sakit menahun/kronis

Adapun, besaran BLT yakni Rp600.000 per bulan selama 3 bulan atau total Rp1,8 juta per keluarga penerima bantuan.

Mekanisme pendataan keluarga penerima bansos tersebut melalui Relawan Desa Lawan Covid-19 dan basis pendataan RT dan RW.

Kemudian, pendataan dari musyawarah desa khusus untuk validasi, finalisasi, dan penetapan penerima Bansos Tunai Dana Desa yang ditandatangani Kepala Desa.

Terakhir, pengesahan data penerima Bansos Tunai Dana Desa oleh Bupati, Walikota, atau Camat dilakukan selambat-lambatnya setelah lima hari kerja.

Gus Menteri juga menjelaskan, protokol kesehatan pun diberlakukan dengan kantor Kementerian yang dipimpinnya. Terbukti hingga saat ini hanya ada seorang pegawai kementeriannya yang terpapar virus Corona. Pegawai itu kini telah dinyatakan sembuh.

“Kemendes 3.000 karyawan, tenaga yang ada di Kementerian dan hanya satu yang terdampak COVID dan alhamdulillah sudah sembuh. Ini karena doa kita semua dan tidak nambah lagi, dan mudah-mudahan Indonesia segera keluar dari COVID,” jelas Gus Menteri. (Deni)

RELATED ARTICLES

Kasus Eko Suryono, Anggota Polri ber Prestasi yang diduga di dzholimi, berlanjut panas, PEMUDA Laporkan APH ke Kejaksaan Tinggi Jabar…!!!

Bandung, PPJ Permasalahan kasus Hukum yang melibatkan aparat Kepolisian Resort Rembang Provinsi Jawa Tengah bernama Eko Suryono Alias Eko Herkules Bin Subijono yang diketahui sedang...

AKHIRNYA KEJAKSAAN NEGERI ( KEJARI ) SERANG MENAHAN KEPALA DESA KATULISAN KECAMATAN CIKEUSAL KABUPATEN SERANG BANTEN

Serang, pewaris Padjadjaran Kejari Serang menahan kepala desa katulisan berinisial EN atas dugaan tindak pidana korupsi. Kepala desa katulisan kecamatan Cikeusal kabupaten serang itu diduga telah...

Demo Berdarah Di Kantor Kejaksaan Agung RI, Empat Aktivis LSM Lakukan Aksi Pecah Kepala

JAKARTA, Pewaris Padjadjaran Puluhan masa dari Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Barisan Rakyat Anti Korupsi (Bara Api) dan Pemuda Mandiri Peduli Rakyat Indonesia ( PMPRI), geruduk...

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Most Popular

Pj. Bupati Subang Tabligh Akbar Peringatan Isra Mi’ra di Ponpes At-Tawazun : Hadiri Saya Menaruh Harapan Besar Kepada Anak-Anak

Subang, PPJ Pj. Bupati Subang, Dr. Drs. Imran, M.Si., MA.Cd menghadiri Tabligh Akbar Peringatan Isra Mi'raj yang bertempat di Ponpes At-Tawazun. Minggu 25 Februari 2025 Peringatan...

Majalengka, PPJ Penjabat Gubernur Jawa Barat Bey Machmudin meninjau pelaksanaan Gerakan Pasar Murah (GPM) di Taman Bagja Raharja, Kabupaten Majalengka, Jumat (23/2/2024). Kegiatan yang dimulai pukul...

BAZNAS Majalengka Kembali Salurkan Bantuan Untuk Rutilahu Warga Babakansari

Majalengka, PPJ Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) kabupaten Majalengka tak hentinya salurkan bantuan rumah tidak layak huni (Rutilahu) dan kali ini tersalurkan di Dusun Cipondoh...

GEBYAR PENYAMPAIAN SPPT & INOVASI PERCEPATAN PELUNASAN PBB GEMPITA 2024

MAJALENGKA, PPJ Sebagai upaya mengejar target Pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) pada tahun 2024 di Kab.Majalengka, Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Majalengka melakukan roadshow...

adapazarı escort Eskişehir escort bayan