Beranda Nasional Ini Tiga Kebijakan Penggunaan Dana Desa Selama Covid-19

Ini Tiga Kebijakan Penggunaan Dana Desa Selama Covid-19

Jakarta, PPJ

Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertingggal dan Transmigrasi Abdul Halim Iskandar didampingi Wakil Menteri Budi Arie Setiadi, Sekjen Anwar Sanusi dan Pejabat Eselon I mengikuti Rapat Virtual dengan Komisi V DPR RI pada Selasa (21/4/2020).

Rapat virtual yang juga diikuti oleh Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) itu membahas realisasi anggaran sampai Maret 2020 serta realokasi anggaran tahun 2020 untuk percepatan penanganan Virus Corona (Covid-19).

Hingga saat ini, Kementerian Desa telah melakukan sejumlah langkah untuk memutus mata rantai penyebaran Virus Corona ini dan mencegahnya masuk ke desa.

Mendes PDTT Abdul Halim Iskandar mengatakan telah menyiapkan tiga kebijakan terkait dengan penggunaan Dana Desa untuk penanganan dan pencegahan penyebaran virus Corona atau Covid-19

“Pertama untuk upaya pencegahan, kami mengeluarkan surat edaran agar desa-desa membentuk relawan lawan Covid-19 dengan berbagai kegiatan yang harus dilakukan seperti edukasi dan penanganan yang dikonsultasikan dengan pihak berwenang (puskesmas, rumah sakit, dan yang lainnya),” kata Gus Menteri seperti yang dikutif dari laman resmi kemendes.

Kemudian, kebijakan yang berikutnya adalah mengadakan program Padat Karya Tunai Desa (PKTD). Pekerja yang terlibat dalam program tersebut tidak akan terlalu menekankan kemampuan atau skill pekerja.

Program PKTD akan menyasar pekerja yang berasal dari keluarga miskin, penganggur, dan setengah menganggur, serta anggota masyarakat marjinal lainnya.

Kemudian, upah bagi para pekerja akan diberikan harian dan dalam pelaksanaan PKTD harus tetap mengedepankan protokol kesehatan seperti jaga jarak (physical distancing) dan yang lainnya.

“Komponen upah pada PKTD harus lebih tinggi dari komponen bahan karena kalau komponen bahan lebih tinggi artinya keterlibatan masyarakat masih rendah,” ujarnya.

Kebijakan yang terakhir ialah Dana Desa difungsikan menjadi Bantuan Langsung Tunai (BLT).

“Sasaran adalah keluarga miskin non-PKH (Program Keluarga Harapan) atau BPNT (Bantuan Pangan non-Tunai) dan non-penerima Kartu Prakerja,” ujar Gus Menteri.

Warga desa yang masuk dalam kriteria di atas juga akan disaring lagi yakni kepada mereka yang kehilangan pekerjaan, belum terdata, dan punya anggota keluarga yang rentan sakit menahun/kronis

Adapun, besaran BLT yakni Rp600.000 per bulan selama 3 bulan atau total Rp1,8 juta per keluarga penerima bantuan.

Mekanisme pendataan keluarga penerima bansos tersebut melalui Relawan Desa Lawan Covid-19 dan basis pendataan RT dan RW.

Kemudian, pendataan dari musyawarah desa khusus untuk validasi, finalisasi, dan penetapan penerima Bansos Tunai Dana Desa yang ditandatangani Kepala Desa.

Terakhir, pengesahan data penerima Bansos Tunai Dana Desa oleh Bupati, Walikota, atau Camat dilakukan selambat-lambatnya setelah lima hari kerja.

Gus Menteri juga menjelaskan, protokol kesehatan pun diberlakukan dengan kantor Kementerian yang dipimpinnya. Terbukti hingga saat ini hanya ada seorang pegawai kementeriannya yang terpapar virus Corona. Pegawai itu kini telah dinyatakan sembuh.

“Kemendes 3.000 karyawan, tenaga yang ada di Kementerian dan hanya satu yang terdampak COVID dan alhamdulillah sudah sembuh. Ini karena doa kita semua dan tidak nambah lagi, dan mudah-mudahan Indonesia segera keluar dari COVID,” jelas Gus Menteri. (Deni)

RELATED ARTICLES

Banyak Pengguna Jalan Ekstra Hati hati Bila Melintas Jalan Raya Maja-Rangkasbitung Karena Jalan Licin dan Berlumpur Dampak Dari Galian C Tanpa Tindakan Aparat Dan...

Lebak Banten Pewaris Padjadjaran Maraknya galian tanah di desa Mekarsari kecamatan Rangkasbitung kabupaten Lebak Provinsi Banten banyak masyarakat sekitar dan pengguna jalan yang harus ektra...

Meski Tilang Manual Berlaku Lagi, Polisi Dilarang Razia Stasioner

Jakarta, Pewaris Padjadjaran Patut dicatat, pemeriksaan dalam penggunaan tilang manual tak boleh menggunakan cara stasioner. Razia stasioner adalah razia yang dipusatkan di satu titik, atau di...

Kasus Eko Suryono, Anggota Polri ber Prestasi yang diduga di dzholimi, berlanjut panas, PEMUDA Laporkan APH ke Kejaksaan Tinggi Jabar…!!!

Bandung, PPJ Permasalahan kasus Hukum yang melibatkan aparat Kepolisian Resort Rembang Provinsi Jawa Tengah bernama Eko Suryono Alias Eko Herkules Bin Subijono yang diketahui sedang...

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Most Popular

Jelang Indonesia Emas 2045: DPRD Kota Depok Bahas RPJPD 2025-2045

Depok ,Pewaris Padjadjaran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Depok gelar Rapat Paripurna dalam Rangka Penyampaian Raperda tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota...

Hasil Muscablub Ke Tiga APDESI Kabupaten Subang Hj. Ernawati SE. Menjadi Ketua APDESI Periode 2024-2029

Subang, Pewaris Padjadjaran Hasil Muscablub,(Musawarah Cabang Luar Biasa) Menghasilkan Ketua APDESI yang Baru, Hj Ernawati S.E. Periode 2024 2029 Muscablub yang bertempat di Kantor DPC...

Ma Karyati Demi Sesuap Nasi dan Bayar Kontrakan, Kumpulkan Barang Bekas

Garut Pewaris Padjadjaran Ma Karyati (72) salah seorang dari sekian banyak pencari barang bekas/ rongsokan setiap hari tidak mengenal lelah,masuk dan keluar perumahan atau pemukiman...

Selamat kepada Kades Sukamandi Jaya,Hj. Ernawati. SE terpilih sebagai Ketua APDESI Subang periode 2024-2029

Subang, Pewaris Padjadjaran Subang DPC Asosiasi Pemerintahan Desa Seluruh Indonesia Kabupaten Subang menggelar Musyawarah Cabang Luar biasa Muscablub Acara bertempat di gedung aula Kantor Sekretariat...

adapazarı escort Eskişehir escort bayan