Pangandaran, Pewaris Padjadjaran.com
Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di Kabupaten Pangandaran akan terus dijalankan, demikian disampaikan Bupati Pangandaran H. Jeje Wiradinata usai mengikuti Rapat Evaluasi Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar di Provinsi Jawa Barat, yang digelar oleh Pemprov Jabar melalui video conference. Sabtu, 16/5/2020.
Rapat dipimpin langsung oleh Gubernur Jawa Barat M. Ridwan Kamil, diikuti oleh seluruh Bupati / Walikota Se – Jawa Barat.
” PSBB kita lanjutkan, karena ada hari raya, takut mudik terlalu lama diperpanjang”, ujarnya yang disadur dari laman resmi pemkab Pangandaran.
Untuk
memutuskan apakah kedepanya nanti perlu diperpanjang lagi atau tidak, tentu itu
memerlukan hasil pengkajian yang benar-benar tepat sehingga dalam pengambilan
keputusan pun akan tepat pula.
“Kita penuhi dan pantau data dulu biar kajian ilmiahnya benar, biar
nanti kita bisa mengambil keputusan yang tepat, kalau betul kita zona merah,
maka kami akan mengambii langkah seperti zona merah, tetapi kalau kita zona
hijau bukan zona merah, saya kira ini tentu kurang tepat, tentu saya ingin
membetulkan data dulu bersama tim kami dengan tim dari Jabar untuk mendapat
satu kajian yang tepat”, ungkap Bupati.
Kegiatan
rapat sendiri menurut Gubernur Jawa Barat adalah dalam rangka evaluasi
PSBB yang diberlakukan di Jawa Barat.
” Hari ini kami akan memaparkan evaluasi ilmiah terkait Pembatasan Sosial
Berskala Besar baik di Bodebek, Bandung Raya dan Se – Provinsi Jawa
Barat”, ujar Gubernur Jabar.
Lanjutnya dari pelaksanaan vicon ini, merupakan momen yang sangat penting karena hasil dari pertemuan ini kita akan ambil keputusan bagaimana meniindaklanjuti proses selanjutnya.
“Seperti kita ketahui bahwa PSBB di Bodebek sudah diperpanjang sesuai situasi, kemudian Bandung Raya dan sisanya selesai dihari rabu depan dan kita mendapati sebuah hasil yang akan di sampaikan nanti, dimana hasil dari evaluasi ilmiah ini akan menjadi dasar keputusan apakah akan melanjutkan PSBB di level Kabupaten/Kota masing masing atau ada penyesuaian-penyesuaian”, ujarnya.
Iapun menyampaikan bahwa secara umum tren Jabar membaik
“Saya ucapkan terimaksaih kepada semua pemimpin daerah yang sudah jaga gawang melakukan sinkronisasi terkait apa yang kita kerjakan, sehingga kita di Jawa Barat bisa satu frekuensi “, katanya.
Namun
menurutnya covid-19 ini berpengaruh pada bidang ekonomi masyarakat
“Darurat kesehatan ini seperti yang kita ketahui sudah masuk ke
darurat ekonomi juga, sehingga kita harus membuat sebuah ukuran bagaimana
mengendalikan ekomomi ditengah pandemi ini “, ungkapnya.
Iapun
menyampaikan bahwa banyak zona yang memang perlu penanganan serius dan ada pula
zona yang hijau, yang tentu saja penanganannya akan berbeda.
“Saya punya kecendrungan kalau kita petakan permasalahan covid juga tidak
merata, sehingga setelah minggu depan perlakuan kita terhadap zona-zona yang
tidak ada kasus mungkin tidak bisa disamakan lagi dengan yang ada kasus,
sehingga zona yang tidak ada kasus itu mungkin ada pertimbangan khusus, dengan
melakukan kebijakan kewaspadaan atau PSBB nya dilevel yang lebih kecil
bukan di level Kabupaten/Kota, tetapi di level desa dan kelurahan karena dari
100 persen desa tidak semua kondisinya sama”, paparnya. (Ateng Jaelani)
