Indramayu – Pewaris Padjadjaran.
Asosiasi Pengelola perhutani sosial Indonesia (AP2SI ) Jawa barat, Menindak Lanjuti Keinginan masyarakat petani Indramayu yang berada di wilayah Desa Tunggulpayung kecamatan Lelea, sekitar (100) seratus orang Petani tergabung dari Gapoktan Tani Makmur yang hadir pada Senin 1 Agustus 2022.
keinginan dari petani Indramayu yang pernah diajukan sejak tahun 2016/2017 ke KLHK menurut ketua Gapoktan tani makmur, H.Darsono yang belum bisa terealisasikan hingga sampai saat ini, Harapan petani dan masyarakat penggarap,. yang sudah sekian lama menginginkan kepastian hukum serta kesejahteraan terhadap petani penggarap Indramayu. Pada kesempatan ini yang ikut tergabung dalam memperjuangkan keinginan masyarakat terus menyuarakan agar segera mendapatkan SK dari pihak terkait sekitar ( 4500 Ha ) empat ribu lima ratus hektar yang sedang diperjuangkan.
dari salah satu warga Desa Tunggulpayung kecamatan Lelea yang berhasil dikonfirmasi sebut saja Cahyadi, menuturkan dari sekitar 100 orang yang hadir ditengah-tengah tanah. Kawasan pada umumnya menuntut adanya kepastian hukum serta kesejahteraan dan pihaknya selaku masyarakat akan terus menyuarakan dan terus diperjuangkan,” imbuhnya.
” Ketua AP2SI Jawa barat Dedy Junaedi menjelaskan didepan para awak media sehubungan dengan adanya giat pada hari ini , beliau mengatakan posisi kami disini karena ada undangan, untuk mendampingi Gapoktan Tani Makmur Indramayu. makanya kami datang kesini guna memenuhi serta menjelaskan kepada masyarakat yang tergabung pada saat ini , dengan adanya regulasi terbaru yang sekarang, tentang perhutanan sosial ada PP 23 TA 2021, tentang kehutanan , terus ada Kemen LHK, 287 tentang KHDPK kawasan hutan dengan pengelolahan terus ada juga permen no 9 tentang perhutanan sosial.
Ia sampaikan juga sebagai dasar AP2SI datang ke masyarakat Indramayu untuk memastikan kebenaran anggota dari Gapoktan tani makmur ini, yang nanti dilebur menjadi (KPS ) kelompok perhutanan sosial serta memastikan kebenaran subjek dan obyeknya, orang dan lokasi kita pastikan benar tidak bahwa kelompok ini adalah petani, dan benar tidak bahwa tanah tersebut adalah kawasan maka kita pastikan dulu”, ucapnya.
Lanjut beliau apakah sesuai peta yang kami miliki, saya anggap orang atau Gapoktan ini kami pastikan juga mereka semua menggarapnya sudah lama atau tidak, serta eksisting nya sudah lama atau tidak, terus garapanya apa saja, iapun menambah kan kalo di daerah lain kan ada petani yang menanam buah-buahan seperti alpukat, dan sebagainya, kalo saya lihat disini ada tanaman padi juga dilihat secara keseluruhan pun mayoritas tanaman padi, dan saya melihat bagus sekali,, karena sesuai amanat presiden yang sedang fokus ketahanan pangan nasional apa lagi isu sekarang yang sedang berkembang banyak negara- negara besar, sedang melakukan resesi, sementara saat sekarang BBM sedang pada mahal”, jelasnya.
“Maka harap kedepannya masyarakat atau petani2 lain harus bisa memaksimalkan serta tingkatkan Hasil dari garapan sawahnya. Pemerintah baik pusat, propensi juga pemkab untuk hadir dan turun langsung kelapangan untuk meligitimasi masyarakat supaya masyarakat ada ketenangan, tidak ada masyarakat kehawatiran karena sekarang dibuka ruang untuk masyarakat mengusulkan, asal lahan tersebut adalah miliknya yang selama ini dia kelola dan juga masyarakat tidak boleh mengklaim yang bukan miliknya jelas itu tidak boleh. Dan kemungkinan nanti dievaluasi ijinnya nanti kita cabut. Akan diusulkan ke pihak kementerian.
Harapan kami dari semua setick holder yang ada di siini mengajak masyarakat mari bersama- sama untuk mengembalikan pungsi kawasan dan ekonomi masyarakat akan kita buktikan dengan bahasa hutan lestari, masyarakat sejahtera mari kita buktikan bersama- sama dan kita kawal dengan program ini,. Secara terbuka jangan sampai program ini ditunggangi oleh pihak- pihak luar ataupun adanya Intimidasi pungkasnya. ( Nur 17 )
