Beranda Berita Kontroversi Dilakukannya Penahanan Masyarakat, Polres Sukabumi terancam Pra Peradilan…!!!

Kontroversi Dilakukannya Penahanan Masyarakat, Polres Sukabumi terancam Pra Peradilan…!!!

136
0

Bandung, PPJ

Permasalahan proses hukum yang terjadi menimpa Mamat Hidayat, warga Kp. Ciembe Lapang, RT. 005, RW. 001, Desa Padabeunghar, Kecamatan Jampang Tengah, Kabupaten Sukabumi, Provinsi Jawa Barat, yang sejak hari Minggu (02 Mei 2021) telah ditahan di Mapolres Sukabumi akhirnya menuai polemik. Lelaki yang disangkakan telah melakukan tindak pidana penganiayaan dan pemerasan terhadap seorang berinisial HS Bin H dikabarkan akan memasuki proses Pra Peradilan oleh Kuasa Hukum Mamat.

Permasalahan yang dikabarkan bermula dari Mamat dan HS Bin H sebelumnya adalah teman baik, menurut Andri Marpaung, SH, Kuasa Hukum Mamat dan istrinya yang sekaligus juga merupakan Sekretaris Jenderal Lembaga Bantuan Hukum Pembela Tanah Air (LBH – PETA) mengatakan bahwa, sekitar tahun 2019, HS Bin H telah meminta bantuan kepada Mamat untuk mencari pembeli batu, dimana Mamat dan HS Bin H ketika itu membuat komitmen secara lisan, yakni HS Bin H akan memberikan hasil kepada Mamat dan teman temannya apabila Mamat berhasil mencarikan pembeli batu tersebut.

“Karena pak Mamat merasa terbeban ke temannya, akhirnya beberapa kali beliau meminta tolong dan musyawarah ke Bapak Hudan Sudrajat agar segera komitmen lisan tersebut direalisasikan, namun Bapak Hudan Sudrajat tetap tidak merealisasikannya. Karena sudah sangat lama dan Mamat juga merasa terbeban ke teman-temannya yang meminta agar dibagikan hasil komitmen tersebut, maka hari Sabtu, tanggal 17 April 2021 sekitar jam 16:00 Wib di depan gerbang PT. DASS yang disaksikan oleh beberapa orang saksi, terjadilah perdebatan mulut antara Bapak Mamat dan Bapak Hudan Sudrajat, dimana ketika itu Bapak Mamat mendekatkan jidatnya ke Bapak Hudan Sudrajat. Terkait perdebatan dan kesalahpahaman itu, antara Bapak Hudan Sudrajat dengan pak Mamat sebenarnya sudah terjadi perdamaian yang dimediasikan keluarga, masyarakat dan pihak kepolisian, malah telah terjadi saling minta maaf dan permasalahan sudah berdamai pada tanggal 17 April 2021 secara kekeluargaan berdasarkan keadilan restoratif atau restorative justice, akan tetapi tanpa sepengetahuan Bapak Mamat, keluarga, masyarakat maupun kepolisian yang mendamaikan tersebut, ternyata Bapak Hudan Sudrajat telah membuat Laporan Polisi An. Hudan Sudrajat Bin Hamid, tertanggal 17 April 2021 tentang Dugaan adanya Penganiayaan dan Pemerasan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 351 dan 368 KUHPidana ke pihak Polres Sukabumi.” terang Andri memaparkan. “Berdasarkan Surat Perintah Tugas No. Pol: Sp.Gas/240/IV/2021/Sat Reskrim, tanggal 18 April 2021 dan Surat Perintah Penyelidikan No. Pol: Sp. Lidik/240/IV/2021/Sat Reskrim, tanggal 18 April 2021, serta Surat Nomor: B/770/IV/2021/Sat Reskrim, tanggal 30 April 2021, perihal Permintaan Keterangan / Klarifikasi pada hari Minggu, tanggal 02 Mei 2021, yang ditujukan kepada Ujang Rahmat Als Pecay, demikian pula dengan Surat Perintah Penyidikan No.Pol: Sp. Sidik/251/V/2021/Sat Reskrim, tanggal 02 Mei 2021, Surat Perintah Penahanan No. Pol: SP.Han/90/V/2021/Sat Reskrim, tanggal 03 Mei 2021 dikatakan telah ditahan yang bernama Mamat Hidayat Als Pecay Bin Asmuni Jumadi, maka dalam hal ini perlu kami sampaikan bahwa pada dasarnya Bapak Mamat tidak pernah melakukan penganiayaan terhadap Bapak Hudan Sudrajat, begitu pula Bapak Mamat tidak pernah melakukan pemerasan terhadap Bapak Hudan Sudrajat, karena apa yang diminta adalah terkait fee atas batu kapur. Bahkan antara Bapak Hudan Sudrajat dengan  Bapak Mamat Hidayat pada hari Sabtu, tanggal 17 April 2021 telah melakukan musyawarah perdamaian secara kekeluargaan berdasarkan keadilan restoratif atau restorative justice.” imbuhnya menerangkan.

Ketika PPJ meminta penjelasan lebih lanjut, menurut Tohonan, SH, selaku salah seorang Kuasa Hukum Mamat dan istrinya menyatakan bahwa klien mereka adalah warga Negara Indonesia yang taat Hukum.

“Perlu kami sampaikan bahwa klien kami adalah taat dan menghormati proses hukum yang dilakukan Kepolisian Resor Sukabumi, yang mana hal tersebut terbukti pada hari Minggu, tanggal 02 Mei 2021 terkait Permintaan Keterangan Klarifikasi, bahwa kami sebagai Penasihat Hukum klien kami menghormati dan mendukung proses penegakan hukum yang seadil-adilnya, akan tetapi menurut pandangan hukum kami selaku Penasihat Hukum, ada kejanggalan dalam proses penegakan hukum terhadap diri klien kami, diantaranya dalam hal diterbitkannya Surat Perintah Penyelidikan No. Pol: Sp. Lidik/240/IV/2021/Sat Reskrim, tanggal 18 April 2021 yang adalah masih dalam proses Penyelidikan. Selanjutnya sesuai dengan Surat Nomor:B/770/IV/2021/Sat Reskrim, tanggal 30 April 2021, perihal Permintaan Keterangan Klarifikasi pada hari Minggu, tanggal 02 Mei 2021 yang ditujukan kepada Ujang Rahmat Als Pecay, akan tetapi nama sesuai KTP adalah Mamat Hidayat. Perlu kami tegaskan bahwa, setiap undangan sudah sepatutnya dan selayaknya tidak dilakukan pada hari Minggu, karena hari Minggu adalah hari libur dan juga harus dilakukan perbaikan sesuai dengan identitas yang sebenarnya.’ tutur Tohonan menerangkan.

“Kami juga memiliki bukti tentang jangka waktu Permintaan Keterangan Klarifikasi yang disampaikan pihak Polres Sukabumi kepada pihak Bapak Mamat melalui Whatsapp, dimana hal itu sepengetahuan kami bertentangan dengan Pasal 227 (1) Undang Undang No. 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana yang berbunyi, semua jenis pemberitahuan atau panggilan oleh pihak yang berwenang dalam semua tingkat pemeriksaan kepada terdakwa, saksi atau ahli disampaikan selambat-lambatnya tiga hari sebelum tanggal hadir yang ditentukan, ditempat tinggal mereka atau di tempat kediaman mereka terakhir, dan sesuai Pasal 228 Undang Undang No. 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang bebunyi, jangka atau tenggang waktu menurut undang-undang ini mulai diperhitungkan pada hari berikutnya. Bahwa berdasarkan fakta hukum yang sebenarnya, surat permintaan klarifikasi dibuat pada tanggal 30 April 2021, akan tetapi pemohon harus hadir pada hari Minggu tanggal 02 Mei 2021 atau hanya 2 hari. Permintaan klarifikasi / pemanggilan yang yang disampaikan penyelidik / penyidik terhadap diri pemohon bertentangan dengan 227 (2) Undang Undang No. 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana yang berbunyi, petugas yang melaksanakan panggilan tersebut harus bertemu sendiri dan berbicara langsung dengan orang yang dipanggil dan membuat catatan bahwa panggilan telah diterima oleh yang bersangkutan dengan membubuhkan tanggal serta tandatangan, baik oleh petugas maupun orang yang dipanggil dan apabila yang dipanggil tidak menandatangani maka petugas harus mencatat alasannya.” papar Tohonan, SH.

Masih menurut Tohonan, karena pada faktanya, dalam pemanggilan terhadap Mamat ternyata telah dilakukan melalui pesan Whatsapp bukan bertemu secara langsung, maka hal ini diyakini telah melanggar aturan. Demikian pula dalam proses penegakan hukum untuk menaikkan dari proses penyelidikan ke penyidikan dilakukan berdasarkan gelar perkara, yang berdasarkan Surat Nomor B/770/IV/2021/Sat Reskrim, tanggal 30 April 2021, perihal Permintaan Keterangan Klarifikasi pada hari Minggu, tanggal 02 Mei 2021 dan Surat Perintah Penyidikan No.Pol: Sp. Sidik/251/V/2021/Sat Reskrim, tanggal 02 Mei 2021, dimana diasumsikan bahwa gelar perkara disinyalir telah dilakukan pada saat hari itu juga yakni pada hari Minggu, tanggal 02 Mei 2021, padahal hari Minggu adalah hari libur.

 Di sisi lain, Andri Marpaung, SH, menerangkan mengenai terkait Surat Pemberitahuan Penangkapan dan Penahanan, tertanggal 03 Mei 2021 terhadap diri Mamat Hidayat Als Pecay Bin Asmuni Jumadi yang diterima oleh seseorang berinisial Sup dikabarkan adalah merupakan keluarga Mamat, dimana menurut Andri, perlu kiranya diklarifikasi terhadap Sup apakah tanggal benar 03 mei 2021 atau tanggal 04 Mei 2021.

“Bahkan akhirnya kami mendapat keterangan bahwa sesuai dengan Surat Pernyataan tanggal 17 Mei 2021 atas nama saksi Bapak Ega Dani S menyatakan bahwa dalam memberikan kesaksian pada tanggal 27 April 2021, Bapak Ega Dani S mengaku tertekan dan tidak nyaman karena ada ucapan dari Bapak Hudan Sudrajat kepadanya yang menyatakan AWAS YAH NANTI, sehingga dalam hal ini kami memandang perlu untuk diteliti dan diselidiki lebih lanjut apa maksud dan tujuan Bapak Hudan Sudrajat menyampaikan kalimat itu.” jelas Andri Marpaung, SH.

Mendapati kisruh permasalahan proses hukum yang menimpa Mamat dan dikabarkan telah pula membuat team kuasa hukum Mamat dan istrinya diyakini akan segera membawa masalah tersebut kedalam proses Pra Peradilan dan gelar perkara khusus di Mapolda Jabar, membuat geram Lembaga Swadaya Masyarakat Pemantau Kinerja Pemerintah Pusat dan Daerah atau yang biasa disapa LSM PEMUDA, dimana hal itu dinyatakan dalam pernyataan resmi LSM PEMUDA yang diwakili Sekteraris Jenderal DPP LSM PEMUDA, Ungkap Marpaung.

“Jika benar dalam penanganan kasus Hukum Bapak Mamat ini didapati sinyalemen permainan hukum oleh para pihak tertentu, kami harap Kepolisian RI dapat segera menyikapi permasalahan ini dengan serius dan hati – hati, karena ini menyangkut nasib dan hak asasi manusia yang ada di diri dan keluarga Bapak Mamat.” tegas Ungkap merangkan. “Jangan sampai karena ada kepentingan atau dendam atau keinginan menjatuhkan seseorang, maka Hukum bisa dibengkokkan sesuai kemauan para penjahat bermerntal busuk, apalagi sampai harus melibatkan aparat Kepolisian didalam permainan busuk ini. Kami mendesak Kepala Kepolisian RI dan Kepala Kepolisian Daerah Jawa Barat untuk ikut serta mengawasi kasus ini, dimana jika ada aparat Polri yang terlibat permainan hukum didalamnya, agar segera dicopot dan bila perlu diperkarakan ke ranah Hukum. “ tegas Ungkap menambahkan.

Masih menurut Ungkap, tentunya untuk keadilan Hukum, dalam kasus ini, penting juga untuk diketahui publik tentang sampai sejauh mana sebenarnya independensi Kepolisian Resort Sukabumi terhadap proses hukum yang semestinya juga dilakukan terhadap HS Bin H dan PT limbah. DASS selaku perusahaan yang menjadi penerima yang disepakati kerjasama awalnya antara Mamat dan HS Bin H.

“Kami juga akan mengawasi tentang bagaimana proses Hukum yang diterapkan kepada Bapak Hudan Sudrajat dan juga ke PT. DASS sebagai tempat penerima limbah dimaksud, apakah PT. DASS sudah memiliki izin – izin resmi dari Negara yang semestinya harus dilengkapi oleh Perusahaan sebelum beroperasi. Karena kami telah mendapat informasi yang menyatakan bahwa Pemerintah Kabupaten Sukabumi sejatinya belum memberikan izin resmi untuk kegiatan pengelolaan limbah oleh perusahaan di wilayah Kabupaten Sukabumi dan sekitarnya.” tutur Ungkap Marpaung kepada Media. Sampai dengan berita ini diturunkan, PPJ masih menunggu keterangan resmi dari pihak Mapolres Sukabumi atas permasalahan yang menimpa Mamat dan dikabarkan telah menimbulkan trauma cukup dalam terhadap anak istri maupun keluarganya akibat penahanan badan yang dilakukan oleh pihak Kepolisian Resort Sukabumi terhadap Mamat tersebut. (RED)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here