Bandung, PPJ
Aliansi Kesatuan Mahasiswa dan LSM Pemantau Kinerja Pemerintah Pusat Dan Daerah (PEMUDA) gerudug Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat Jalan Pasteur No.25 Kota Bandung dengan aksi unjuk rasa.
“Aksi unjuk rasa dari Kesatuan Mahasiswa dan LSM Pemuda sengaja digelar dalam menyoroti hasil temuan atas dugaan penyelewengan/pelanggaran hukum yang berbau KKN dalam hal pelaksanaan dan pengalokasian anggaran yang bersumber dari Belanja Tidak Terduga (BTT) tahap I, Tahap II, dan Tahap III yang berjumlah ratusan miliar, dan merupakan dana alokasi untuk Pencegahan dan Penanggulangan Covid 19 di Provinsi Jawa Barat yang mana keseluruhan kegiatan tersebut berada dalam kendali atau pengelolaan Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat, “ Ungkapan ini dilontorkan oleh Koordinator aksi Andri Berix seusai aksi (Selasa 6/10/2020).
“Hari ini telah kami sampaikan bahwa dugaan – dugaan secara teknis mengenai penunjukan para pengusaha penyedia yang dinilai melakukan kesalahan administrasi dari pejabat Dinas Kesehatan Provinsi Jawa barat yang sudah dijawab langsung klarifikasi tersebut oleh PPK serta Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat. Tapi dalam asumsi kami masih banyak temuan yang akan kita kawal dan terus kita dorong dalam minggu depan dengan hal serupa dan massa yang lebih banyak ke Gubernur Jawa Barat. ” Ungkap Andri.
Selanjutnya menurut Ungkap Marpaung Sekertaris dari LSM Pemuda menyampaikan,”Jawaban tertulis dari Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat dinilai banyak kejanggalan salah satu contoh harga odol persatuannya dibandrol Rp.150rb jelas ini odol apa.” Sambungnya.
Lanjut Ungkap, “Mana hasilnya untuk penanganan Covid 19 di Jawa Barat malah kasus positif terus bertambah, Sebaiknya pejabat Dinkes mundur saja.” tegasnya.
Perwakilan para pengunjuk rasa dari Aliansi Mahasiswa dan LSM Pemuda diterima langsung oleh pejabat Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat untuk masuk namun semuanya menolak masuk, para pengunjuk rasa meminta hadir diluar saja, yang akhirnya dr. Siska selaku PPK (Sekretaris) dinas Kesehatan yang menemui kemudian disusul oleh Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat Berli Hamdani Gelung Sakti pun hadir yang tanggapannya berjanji didepan para pengunjuk rasa akan bertanggung jawab dan siap mundur baik secara administrasi maupun secara hukum kalau memang ditemukan kesalahannya. (Red)
