Beranda Priangan Timur Pangandaran DPRD Kabupaten Pangandaran Menggelar Rapat Paripurna Penetapan Rancangan Perda Tentang Pertanggung Jawaban...

DPRD Kabupaten Pangandaran Menggelar Rapat Paripurna Penetapan Rancangan Perda Tentang Pertanggung Jawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2019 Menjadi Peraturan Dearah.

Pangandaran PPJ

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah( DPRD ) Kabupaten Pangandaran menggelar rapat paripurna penetapan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2019 menjadi Peraturan Dearah.

Anggota Badan Anggaran DPRD Kabupaten Pangandaran Rara Agustin menyampaikan, secara umum Rancangan Peraturan Dearah Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun 2019 yang disampaikan oleh Bupati Pangandaran kepada DPRD Kabupaten Pangandaran telah memenuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku, baik dalam penyusunan maupun dalam penyajian.

Dalam hal realisasi pendapatan, realisasi belanja dan realisasi pembiayaan pada anggaran tahun 2019 secara umum relatif baik. Anggaran pendapatan daerah setelah perubahan sebesar Rp1.563.716.813.518,00 (satu triliun lima ratus enam puluh tiga milyar tujuh ratus enam belas juta delapan ratus tiga belas ribu lima ratus delapan belas rupiah), realisasi pendapatan daerah sebesar Rp:1.474.724.169.544,00 (satu triliun empat ratus tujuh puluh empat milyar tujuh ratus dua puluh empat juta seratus enam puluh sembilan ribu lima ratus empat puluh empat rupiah) atau sekitar 94,31%.”Anggaran belanja daerah setelah perubahan sebesar Rp:1.616.168.604.724,00 (satu triliun enam ratus enam belas milyar seratus enam puluh delapan juta enam ratus empat ribu tujuh ratus dua puluh empat rupiah), realisasi belanja daerah sebesar, Rp:1.461.491.519.435,00 (satu triliun empat ratus enam puluh satu milyar empat ratus sembilan puluh satu juta lima satus sembilan belas ribu empat ratus tiga puluh lima rupiah) atau sekitar 90,43%,” jelasnya.

Adapun penerimaan pembiayaan daerah setelah perubahan sebesar Rp:58.451.791.206,00 (lima puluh delapan milyar empat ratus lima puluh satu juta tujuh ratus sembilan puluh satu ribu dua ratus enam rupiah), realisasi sebesar Rp:3.811.288.680,05 (tiga milyar delapan ratus sebelas juta dua ratus delapan puluh delapan ribu enam ratus delapan puluh koma nol lima rupiah) atau sekitar 6,52%. Pengeluaran pembiayaan daerah setelah perubahan sebesar Rp :6.000.000.000,00 (enam milyar rupiah), realisasi sebesar Rp: 999.998.500,00 (sembilan ratus sembilan puluh sembilan juta sembilan ratus sembilan puluh delapan ribu lima ratus rupiah) atau sekitar 16,67%.

”Pembiayaan netto setelah perubahan sebesar Rp:52.451.791.206,00 ( lima puluh dua milyar empat ratus lima puluh satu juta tujuh ratus sembilan puluh satu ribu dua ratus enam rupiah), realisasi sebesar Rp:2.811.290.180,05 (dua milyar delapan ratus sebelas juta dua ratus sembilan puluh ribu seratus delapan puluh koma nol lima rupiah) atau sekitar 5,36%,” ujarnya.

Namun demikian, kata dia, DPRD Kabupaten Pangandaran menyampaikan beberapa rekomendasi hasil pembahasan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2019 untuk ditindaklanjuti dengan tujuan dapat menjadi perbaikan-perbaikan dalam penyelenggaraan pemerintahan Kabupaten Pangandaran pada masa yang akan datang, diantaranya dalam rangka mempertahankan opini wajar tanpa pengecualian (WTP) atas laporan hasil pemeriksaan BPK RI atas laporan keuangan pemerintah Kabupaten Pangandaran tahun anggaran 2019 diharapkan Bupati dan Wakil Bupati Pangandaran agar lebih meningkatkan pembinaan dan pelatihan terhadap aparatur pemerintah di seluruh SKPD baik segi pengelolaan aset maupun dalam pengelolaan keuangan di Kabupaten Pangandaran.

Beberapa temuan pemeriksaan BPK RI atas laporan keuangan pemerintah Kabupaten Pangandaran tahun anggaran 2019, baik dari sistem pengendalaian intern maupun dari kepatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan agar segera diselesaikan sesuai dengan batas waktu yang ditentukan.

Agar dipertimbangkan dan dikaji kembali mengenai beberapa target pendapatan yang tidak tercapai untuk mengetahui aspek mana yang perlu diperbaiki, dilandasi oleh perhitungan potensi dan kondisi yang realistis.

Dalam rangka percepatan dan kualitas pekerjaan yang baik, pemerintah kabupaten pangandaran hendaknya melakukan proses pelelangan sesegera mungkin sesuai ketentuan yang berlaku, sehingga pekerjaan fisik sudah dimulai sejak triwulan pertama.
Perlu evaluasi yang menyeluruh dan cermat terhadap rekanan yang bermasalah disertai pemberian sanksi yang tegas sesuai ketentuan peraturan perundangan.

”Realisasi anggaran pembangunan yang didanai dari dak atau bantuan provinsi perlu menjadi perhatian penting, sehingga anggaran betul-betul dipergunakan secara efektif dan efisien, tidak ada anggaran di akhir tahun yang tidak terserap atau tidak dapat dibayar karena keterlambatan administrasi,” ungkapnya.

Selain itu, dari aspek belanja daerah beberapa hal yang perlu mendapatkan perhatian antara lain, berkaitan dengan hasil pemeriksaan BPK RI, di Kabupaten Pangandaran masih lemah dalam sistem pengendalian intern, oleh karena itu sistem pengendalian internal supaya lebih ditingkatkan.

Meningkatkan kepatuhan terhadap ketentuan perundangan-undangan, hal ini sesuai dengan hasil pemeriksaan BPKRI masih terdapat kelebihan pembayaran pada beberapa kegiatan yang dilaksanakan di beberapa skpd. Pengelolaan penataan perusahaan aset agar lebih ditingkatkan lagi dan diperlukan peningkatan kapasitas sumberdaya manusia pengelola aset agar tidak menjadi temuan berulang setiap tahun.

”Seluruh kepala skpd agar melakukan perencanaan dengan cermat dan terukur sehingga pencapaian target dapat dilakukan dengan maksimal,” tegasnya. (Anisa)

RELATED ARTICLES

Mau Kerja di Jepang Kursus Dulu

GARUT, Pewaris Padjadjaran Sulitnya mencari pekerjaan di jaman sekarang, bukan hal yang baru sehingga banyak usia produktif yang pengangguran. Meskipun usia produktif itu banyak yang...

Polsek Cisompet Giat HUT Bhayangkara

Garut Pewaris Padjadjaran Dalam rangka menyambut dan memeriahkan Hari Ulang Tahun Bhayangkara yang ke 78 Tahun 2024,berbagai kegiatan telah di laksanakan,dan hari ini puncak acara...

Anak dari Kampung Juara Atletik Kids Tingkat Jawa Barat

Garut Pewaris Padjadjaran Bertempat di GOR KONI Jawa Barat,jln Padjadjaran Bandung, pada Rabu 3/7/2024 telah berlangsung kegiatan perlombaan Atletik Kids tingkat Jawa Barat. Dalam rangka...

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Most Popular

Ketua DPD APPI Asosiasi Pewarta Pers Indonesia Kabupaten Subang Bentuk Wadah Insan Pers Bermartabat Dan Intelektual

Subang, Pewaris Padjadjaran Surat Keterangan Terdaftar yang selanjutnya disingkat SKPO adalah surat yang diterbitkan oleh Menteri Dalam Negeri, Gubernur, Bupati/Walikota melalui. Kesbangpol yang menerangkan bahwa...

Mau Kerja di Jepang Kursus Dulu

GARUT, Pewaris Padjadjaran Sulitnya mencari pekerjaan di jaman sekarang, bukan hal yang baru sehingga banyak usia produktif yang pengangguran. Meskipun usia produktif itu banyak yang...

Ketua IWOI dan A-PPI Kabupaten Subang Ngopi bareng di Caffe Naura Dengan Agenda Jalin Sinergitas Jurnalistik.

Subang, Pewaris Padjadjaran Sore dini hari Rabu 3 Juli 2024 bertempat di Caffe Naura Subang tepatnya samping hotel Nalendra terjalin komunikasi antara Ketua IWOI dan...

Pelepasan Siswa/Siswi. Kelas Enam SD.Dawuan Satu,Tahun Ajaran 2023-2024. Dengan Tema”Raih Cita Cita Mulia Dan Sambut Masa Depan Di Era Digital”

Subang, Pewaris Padjadjaran SDN.Dawuan satu,jalan raya Dawuan Sampih Suabng, menggelar acara perpisahan kelas VI dan Kenaikan kelas.Dengan mengambil tema. Raih Cita Cita Mulia dan Sambut...

adapazarı escort Eskişehir escort bayan