Subang, Pewaris Padjadjaran
FKDT DPC Forum Komunikasi Diniyah Takmiliyah Kabupaten Subang Sangat Kecewa Dan mengkritik pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru PPDB yang didalam persyaratan umum untuk masuk ke sekolah lanjutan SMP. tidak mencantumkan poin poin adanya ijazah madrasah diniyah.
Ketua DPC FKDT Subang H. Agus Rahayu, S.Pd.I., mengaku sangat kecewa Sekali dan menyayangkan kepada Disdikbud Subang yang tidak menyertakan syarat ijazah diniyah Padahal Wajib Belajar di madrasah diniyah sudah diatur dalam Perda Nomor 2 Tahun 2010 Tentang Penyelenggaraan Sistem Pendidikan di Kabupaten Subang Wajib Belajar MDTA (madrasah diniyah takmiliyah awaliyah).
Bahkan perda tersebut, tegas H.Agus Rahayu, Wajib Belajar Diniyah menjadi persyaratan ke jenjang sekolah berikutnya.
“Adanya MDTA merupakan pelengkap pembelajaran Pendidikan Agama Islam atau PAI di sekolah formal khususnya di SD yang hanya 4 jam tatap muka dalam seminggu,” ujar H.Agus Rahayu kepada Kamis 25/4/2024.
“Dan kita ketahui bersama bahwa di Subang sudah ada Perda Nomor 2 Tahun 2010 Tentang Penyelenggaraan Sistem Pendidikan di Kabupaten Subang Wajib Belajar MDTA dimana di bagian ke-5 Pasal 30 dan 31 disebutkan bahwa Pendidikan Keagamaan nonformal untuk memenuhi kebutuhan pendidikan Agama IsIam dan mengembangkan kehidupannya sebagai warga muslim yang beriman, bertaqwa, dan beramal sholeh serta berakhlaqul karimah dalam mencapai tujuan nasional,” paparnya.
“Bahkan di Pasal 31 ayat 3 dinyatakan Wajib Belajar Madrasah Diniyah Awaliyah sebagai persyaratan ke jenjang pendidikan selanjutnya,” tegas dia.
H.Agus juga mengungkap Perbup Subang Nomor 14 Tahun 2014 tentang Kewajiban Belajar Diniyah Takmiliyah dimana pada Pasal 8 ayat 2 menegaskan bahwa Ijazah Madrasah Diniyah Takmiliyah Awaliyah adalah sebagai salah satu syarat dalam penerimaan peserta didik baru masuk SMP/MTs atau Sederajat.
Karena itu, pihaknya sangat menyayangkan dan kecewa dengan telah beredarnya surat aturan dalam PPDB yang tidak mencantumkan hal tersebut.
Bagaimana akan terjadi di Kabupaten Subang kedepan jika anak anak khususnya siswa SD yang menganggap tidak peduli lagi terhadap belajar pendidikan agama terlebih belajar ilmu agama ke MDTA. Sebagaimana kita tahu kenakalan remaja berawal dari kurangnya dan pemahaman anak anak terhadap pendidikan moral dan akhlaq terutama pendidikan agama yang cukup,” katanya.
Pihaknya pun berharap Pemerintah Daerah dan Instansi terkait untuk bisa menjalankan aturan yang sudah dibuat dan dapat dioptimalkan pelaksanaannya, terlebih pembangunan mental dan spritual tidak kalah pentingnya dari pembangunan fisik semata.
Paling tidak di PPDB itu harusnya dicantumkan poin syarat adanya surat keterangan belajar di MDTA. pungkasnya. (Iwan).
