Bandung, Pewaris Padjadjaran
Mantan Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) Abdullah Mahmud (AM) Hendropriyono mengklaim tahu sosok yang menjadi dalang demonstrasi di sekitar Gedung DPR/MPR, Jakarta, pada Senin (25/8/2025) dan Kamis (28/8/2025).
Mantan Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) periode 2001-2004 itu menyebutkan jika yang menunggangi aksi unjuk rasa di Gedung DPR/MPR Orang dari luar Negeri.
Menanggapi hal tersebut, Koswara Hanafi Ketua Umum Lembaga Swadaya Masyarakat Pemantau Kinerja Pemerintah Pusat dan Daerah (LSM PEMUDA) meminta agar Hendropriyono Mantan kepala Badan Intelijen Negara (BIN) tersebut untuk tidak asal bicara, Hendropriyono sebagai pigur publik seharusnya bisa menyejukan amarah rakyat agar tidak bergejolak lebih meluas.
Koswara Hanafi menilai aksi unjuk rasa yang bermula terjadi di depan Gedung DPR/MPR kemudian meluas ke berbagai Daerah di seluruh tanah air merupakan murni kemarahan publik terhadap kebijakan – kebijakan pemerintah yang dianggap merugikan rakyat, bukan persoalan ada yang menunggangi.
“Kebijakan tersebut, dari mulai kenaikan gaji para pejabat hingga kenaikan tunjangan para anggota DPR,” kata Koswara dalam keterangannya.
Sedangkan kondisi ekonomi rakyat hari sedang prihatin, angka penganguran dan angka kemiskinan yang semakin hari semakin bertambah, daya beli di masyarakat sangat lemah.
Sehingga, kata dia, putaran roda ekonomi menjadi tidak setabil yang berdampak pada kesenjangan ekonomi.
Tak hanya itu, hampir di berbagai Daerah di tanah air pajak-pajak mengalami kenaikan, rakyat di cekik dan di pajaki dari berbagai sektor.
Sehingga, rakyat menilai pemerintah tidak pernah memikirkan kepentingan masyarakat kecil, kebijakan efisiensi yang diterapkan pemerintah juga memberikan epek domino yang luar biasa terehadap ekonomi rakyat.
“Dalam kondisi ekonomi yang sedang sulit, para elit politik dan para pemangku kebijakan justru terkesan bagi bagi jabatan dan pamer-pamer kemewahan gaya hidup yang melukai hati rakyat,” ucapnya.
Dikatakan, hal itu juga diperparah dengan etika bicara pejabat yang terkesan menantang rakyat, sehingga akhirnya memantik dan memicu kemarahan publik secara umum dan terjadilah aksi demonstrasi.
“Anggota DPR juga sebagai wakil rakyat seharusnya menjadi garda terdepan dari segala bentuk kebijakan pemerintah yang dianggap dapat merugikan rakyat, bukan malah menunjukan ke arogansian,”ungkap Koswara.
Koswara Hanafi juga mengingatkan agar para elit politik dan para pejabat publik untuk tidak asal bicara yang dapat melukai hati rakyat, serta jangan asal-asalan dalam mengeluarkan kebijakan
“Harus penuh dengan kehati-hatian kalu bicara, karena kondisi rakyat sangat sensitif,” ujarnya. (Red)
