INDRAMAYU – Pewaris Padjadjaran
Menanggapi polemik kehadirannya di pembahasan RAPBD 2023 yang menemui jalan buntu, Direktur Perusahaan Daerah Air Minum (Perumdam) Tirta Darma Ayu (TDA),Dr.Dr.Ir.H.Ady Setiawan,SH.,MH.,MM.,MT akhirnya buka suara.
Saat dikonfirmasi oleh awak media mengenai pernyataan salah satu anggota DPRD Kabupaten Indramayu yang mempertanyakan kapasitasnya, Ady menjawab santai.
“Beliau orang politik, dan itulah caranya berpolitik. Kita mesti mengapresiasinya sebagai warga Indramayu,” ungkap Adi, pada Selasa (6/12).
Ia mengungkapkan jika ditilik dari sisi yuridis, maka tidak pernah ada bukti otentik dirinya mengikuti rapat pembahasan penyelarasan APBD yang diadakan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD).
“Tidak ada foto maupun tanda tangan saya dalam rapat-rapat tersebut,” tegasnya.
Ketika disinggung soal kehadirannya di rapat bersama DPRD Kabupaten Indramayu, maka itu menjadi kapasitasnya selaku Direktur Utama Perumdam TDA. Sebab hal itu terkait rencana pendapatan setoran bagi hasil laba Perumdam dan rencana program hibah air minum.
“Logikanya saya akan diusir jika melakukan intervensi dan tidak jelas kapasitas maupun legal standing-nya, dalam rapat tersebut,” sanggahnya.
Sebagai direktur utama sebuah BUMD dan warga indramayu, maka terkait APBD 2023 dirinya berpendapat bahwa hak DPRD untuk membahas dan menyetujui RAPBD 2023 menjadi APBD 2023 sesuai ketentuan perundang-undangan memang sudah kehabisan waktu.
Menurutnya harapan warga indramayu sesuai ketentuan perundang-undangan untuk segera ada peraturan kepala daerah APBD 2023 yang mendapat rekomendasi persetujuan gubernur menjadi APBD 2023.
” Sehingga program2 pdam tetap berjalan untuk masyarakat,” pungkas Ady.
Terakhir ia berharap agar DPRD sebagai mitra kerja bisa meningkatkan pengawasannya terkait hibah air minum Perumdan. Dengan begitu terbangun kesinergian dengan baik. ( Nur 17 )
