Beranda Cekungan Bandung Kota Bandung Menteri PUPR diminta untuk segera menata Reformasi Birokrasi di BBPJN DKI Jakarta-Jawa...

Menteri PUPR diminta untuk segera menata Reformasi Birokrasi di BBPJN DKI Jakarta-Jawa Barat

97
0

Bandung, Pewaris Padjadjaran

Lembaga Swadaya Masyarakat Pemantau Kinerja Pemerintah Pusat dan Daerah atau yang sering di kenal sebagai LSM PEMUDA meminta Menteri PUPR Basoeki Hadimoeljono, untuk segera menata ulang Reformasi Birokrasi di Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional DKI Jakarta-Jawa Barat, Direktoral Jenderal Bina Marga Kementerian PUPR.RI.

Menurut Koswara Hanafi selaku Ketua Umum LSM PEMUDA dalam keterangannya menyebutkan bahwa, Permintaan untuk dilakukan Penataan Reformasi Birokrasi di tubuh Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional DKI Jakarta – Jawa Barat ini adalah bukan serta Merta tanpa alasan, justru berkaitan dengan banyaknya permasalahan yang terjadi di Jawa Barat atas tidak tercapainya pembangunan infrastruktur yang baik, khusunya di bidang Jalan dan Jembatan yang jauh dari kata sempurna, bahkan menurutnya terdapat proyek – proyek yang hingga saat ini belum selesai dilaksanakan termasuk proyek jembatan gantung yang merupakan program nawacita Pak Presiden Jokowi pun tidak terlaksana secara baik dan benar, hal ini tentunya tidak lepas akibat dari ketidakmampuan PPK ataupun Kepala Satker sebagai penanggungjawab anggaran.

Pihaknya juga meminta kepada Menteri PUPR selain harus adanya penataan Reformasi Birokrasi di tubuh BBPJN DKI Jakarta – Jawa Barat jangan sampai ada kenaikan Pangkat atau Jabatan bagi Kepala Satker atau PPK yang dianggap bermasalah, namun justru harus diturunkan secara jabatan, karena pihaknya telah memiliki bukti-bukti valid.

Keterangan lebih lanjut yang diterima awak media, sebagai bukti keseriusanya dalam menyikapi berbagai persoalan yang terjadi di BBPJN DKI-Jakarta Jawa Barat, LSM PEMUDA juga akan menggelar Aksi Unjuk Rasa di Kantor Kenterian PUPR Jakarta dalam waktu dekat ini,

dimana aksi unjuk rasa tersebut guna untuk menyampaikan Laporan Pengaduan kepada Menteri PUPR serta untuk menyuarakan tuntutan agar Menteri PUPR mencopot Kasatker dan PPK yang dianggap bermasalah. (Red).

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here