Beranda Nasional DKI Jakarta Menolak Perpres Nomor 104 Tahun 2021, Ribuan Apdesi Kepala Desa Lakukan Aksi...

Menolak Perpres Nomor 104 Tahun 2021, Ribuan Apdesi Kepala Desa Lakukan Aksi Unjuk Rasa Ke Istana Negara

Jakarta, Pewaris Padjadjaran

Kebijakan pemerintah pusat yang mengatur alokasi dana desa untuk anggaran 2022 mendatang menuai protes dari para Apdesi dan para Kepala Desa di Kabupaten Sumedang.

Menurut Ketua Apdesi Kepala Desa Kecamatan Cimanggung Suganda yang berhalangan hadir ikut rombongan ke Istana Negara dan mewakilkan perwakilan nya yaitu Kepala Desa Cimanggung Baskara, Kepala Desa Sukadana Dadang, dan Kepala Desa Tegal Sumedang, Para Kepala Desa hari ini (16/12/2021) ikut aksi ke Istana Negara, serta ratusan Kepala Desa yang tergabung dalam Apdesi Kabupaten Sumedang ikut bergabung dalam aksi demo ke Istana Presiden untuk menyuwarakan dan menolak Perpres Nomor 104 Tahun 2021 Pasal 5 ayat 4.

“Perwakilan dari Kecamatan Cimanggung yaitu Kepala Desa Cimanggung Baskara, Kepala Desa Sukadana Dadang, dan Kepala Desa Tegal Sumedang, Para Kepala Desa hari ini (16/12/2021) ikut aksi ke Istana Negara, serta ratusan Kepala Desa yang tergabung dalam Apdesi Kabupaten Sumedang ikut bergabung dalam aksi demo ke Istana Presiden untuk menyuwarakan dan menolak Perpres Nomor 104 Tahun 2021 Pasal 5 ayat 4.”Ujarnya.

” Pada Pasal 5 ayat (4) Perpres Nomor 104 Tahun 2021 itu disebutkan, bahwa dana desa tahun 2022, diatur penggunaanya untuk program perlindungan sosial berupa bantuan langsung tunai desa paling sedikit 40 persen, program ketahanan pangan dan hewani paling sedikit 20 persen, serta dukungan pendanaan penanganan COVID-19 paling sedikit 8 persen. Sisanya atau 32 persen baru digunakan untuk program sektor prioritas lainnya. Pengaturan itu berlaku untuk dana desa yang dikucurkan oleh pemerintah pusat.” Ungkap Suganda Kepala Desa yang baru saja di lantik untuk kedua kalinya.

“Jelas kami menolak karena aturan itu keluar di bulan November, sementara sebelumnya kami sudah menyusun alokasi anggaran, merencanakan pembangunan dan lainnya,” kata Ketua Apdesi Kecamatan Cimanggung Suganda.

“Dengan adanya aturan itu pemerintah desa ‘dipaksa’ untuk mengubah alokasi anggaran, padahal waktu sudah di akhir tahun 2021.” Pungkasnya.

Hal senada pun dilontarkan oleh Ketua Apdesi Kepala Desa Kecamatan Pamulihan Kabupaten Sumedang Mamat Rohmat melalui pesan whatapp nya yang mengatakan, “Dengan adanya Perpres Nomor 104 Tahun 2021, maka dengan adanya pengaturan ini dapat diartikan mengurangi bahkan merampas kewenangan atau otonomi pemerintah desa untuk mengatur keuangan dan arah pembangunan.” Ujarnya.

“Intinya kami semua menolak dan bergabung dengan Apdesi Pusat untuk menolak kebijakan ini ke Istana Negara dan ikut berdemo menyuwarakan suara para Kepala Desa,” kata Mamat.

“Berharap Bapak Presiden bisa mendengar suara kami dan membatalkan Perpres tersebut.” Pungkasnya.(Red).

RELATED ARTICLES

Banyak Pengguna Jalan Ekstra Hati hati Bila Melintas Jalan Raya Maja-Rangkasbitung Karena Jalan Licin dan Berlumpur Dampak Dari Galian C Tanpa Tindakan Aparat Dan...

Lebak Banten Pewaris Padjadjaran Maraknya galian tanah di desa Mekarsari kecamatan Rangkasbitung kabupaten Lebak Provinsi Banten banyak masyarakat sekitar dan pengguna jalan yang harus ektra...

Meski Tilang Manual Berlaku Lagi, Polisi Dilarang Razia Stasioner

Jakarta, Pewaris Padjadjaran Patut dicatat, pemeriksaan dalam penggunaan tilang manual tak boleh menggunakan cara stasioner. Razia stasioner adalah razia yang dipusatkan di satu titik, atau di...

Kasus Eko Suryono, Anggota Polri ber Prestasi yang diduga di dzholimi, berlanjut panas, PEMUDA Laporkan APH ke Kejaksaan Tinggi Jabar…!!!

Bandung, PPJ Permasalahan kasus Hukum yang melibatkan aparat Kepolisian Resort Rembang Provinsi Jawa Tengah bernama Eko Suryono Alias Eko Herkules Bin Subijono yang diketahui sedang...

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Most Popular

Jelang Indonesia Emas 2045: DPRD Kota Depok Bahas RPJPD 2025-2045

Depok ,Pewaris Padjadjaran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Depok gelar Rapat Paripurna dalam Rangka Penyampaian Raperda tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota...

Hasil Muscablub Ke Tiga APDESI Kabupaten Subang Hj. Ernawati SE. Menjadi Ketua APDESI Periode 2024-2029

Subang, Pewaris Padjadjaran Hasil Muscablub,(Musawarah Cabang Luar Biasa) Menghasilkan Ketua APDESI yang Baru, Hj Ernawati S.E. Periode 2024 2029 Muscablub yang bertempat di Kantor DPC...

Ma Karyati Demi Sesuap Nasi dan Bayar Kontrakan, Kumpulkan Barang Bekas

Garut Pewaris Padjadjaran Ma Karyati (72) salah seorang dari sekian banyak pencari barang bekas/ rongsokan setiap hari tidak mengenal lelah,masuk dan keluar perumahan atau pemukiman...

Selamat kepada Kades Sukamandi Jaya,Hj. Ernawati. SE terpilih sebagai Ketua APDESI Subang periode 2024-2029

Subang, Pewaris Padjadjaran Subang DPC Asosiasi Pemerintahan Desa Seluruh Indonesia Kabupaten Subang menggelar Musyawarah Cabang Luar biasa Muscablub Acara bertempat di gedung aula Kantor Sekretariat...

adapazarı escort Eskişehir escort bayan