INDRAMAYU – Pewaris Padjadjaran.
Dalam kunjungan di Kabupaten Indramayu,Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI Komisi VIII Selly Andriany Gantina meminta sejumlah masyarakat Kecamatan Indramayu yang berkategori Kelompok Penerima Manfaat (KPM) Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) untuk tidak menyia-nyiakan bantuan sosial (bansos) yang disalurkan oleh pemerintah pusat.
Hal itu ditegaskan Anggota Komisi VIII DPR RI Selly Andriany Gantina saat melakukan kunjungan kerja (kunker) dalam rangka Monitoring dan Evaluasi (Monev) Penuntasan Penyaluran Bantuan Sosial BPNT dan PKH Kementerian Sosial (Kemensos) RI di beberapa kecamatan di Kota Mangga, salah satunya di Kecamatan Indramayu, Kabupaten Indramayu, Rabu 2 Februari 2022.
Menurutnya, program untuk pengentasan kemiskinan yang dilakukan oleh pemerintah pusat terhadap masyarakat Indramayu menjadi perhatian DPR RI untuk mengawasi, bagaimana bisa tepat sasaran dan bermanfaat langsung bagi masyarakat sebagai penerima manfaat Bansos dari pusat.
Dalam pengawasannya di Indramayu, dirinya mengakui belum pernah menemukan permasalahan yang terlihat langsung akan tetapi pada pertengahan bulan Desember 2021 dalam kunjungan Menteri Sosial (Mensos) RI Tri Risma Harini menemukan data KPM di Indramayu sudah lama tidak mengambil uang yang terdapat di Kartu Keluarga Sejahtera (KKS).
Lanjut Selly, setelah memperoleh informasi dari pendamping ternyata orang tersebut sedang bekerja di luar negeri dan pada saat proses pencairan yang diwakili keluarga penerima telah memperoleh bantuan sosial mencapai 5 juta lebih.
“Kejadian itu sebenarnya kalau memang tidak diambil sebenarnya tidak masalah tetapi itu kan untuk pemenuhan gizi penerima, sehingga seharusnya cepat diambil,” katanya.
Selly berpesan, kedatangannya di Indramayu selain ingin mengetahui proses penyaluran bansos juga diharapkan semua para penerima manfaat baik itu program PKH dan BPNT agar segera mencairkan uang yang didalam KKS atau mendatangi langsung e-Warung, sehingga jangan sampai nanti tidak dicairkan dan harus dicairkan sendiri tanpa diwakilkan oleh orang lain apalagi dikolektifkan.
Selly berharap, penyaluran bantuan sosial di Indramayu bisa memberikan dampak baik untuk kebutuhan pangan gizi masyarakat tidak mampu dan juga demi memutus rantai kemiskinan dalam upaya terciptanya generasi penerus bangsa yang lebih baik kedepannya.
“Kementerian sosial tidak akan membiarkan bapak ibu begitu saja, setelah mendapat progam sosial pasti akan diperhatikan sampai dengan selesai, jangan sampai menjadi kemiskinan warisan, besok lusa kita harapkan anak-anak yang memperoleh bantuan sosial bisa menjadi pemimpin-pemimpin bangsa mungkin yang lebih baik dari kita sekarang,” harapannya.
Sementara itu Kepala Dinas Sosial (Dinsos) Kabupaten Indramayu Sri Wulaningsih memaparkan, tingkat kemiskinan Indramayu masih menjadi masalah dan walaupun angka kemiskinan setiap tahun mengalami penurunan, akan tetapi adanya pandemi Covid-19 yang lalu angka kemiskinan Indramayu masih 12,7 % pada tahun 2020.
“Data kemiskinan itu melalui program BPNT oleh Pemerintah Pusat tentunya memiliki satu tujuan untuk mengurangi beban pengeluaran KPM kebutuhan sebagian pangan, memberikan bahan pangan dengan gizi seimbang, memberikan bahan pangan tepat sasaran, tepat waktu, tepat jumlah, tepat kualitas, tepat harga, tepat administrasi dan memberikan banyak pihak dan kendali untuk KPM untuk pemenuhan pangan,” paparnya.
Selanjutnya Camat Indramayu Indra Mulyana merinci, penerima PKH di Kecamatan Indramayu hampir mencapai 5000 KPM, kemudian penerima BPNT hampir mencapai 10.000 KPM. Sehingga jika dijumlahkan secara keseluruhan hampir 14.000 KPM dari jumlah penduduk Kecamatan Indramayu 1.250.000 orang dimana 11 persennya adalah penerima bantuan sosial.
“Jumlah tersebut menjadi upaya kami untuk terus mengawal dan memberikan kenyamanan kepada penerima agar segala penyaluran bansos bisa tepat sasaran dan bermanfaat untuk masyarakat sebagai penerima,” tandasnya. ( Nur 17 )
