Bandung, PPJ
Carut marut penerimaan peserta didik baru khususnya untuk Sekolah Menengah Atas (SMA/Red) sepertinya bukan hanya terjadi di Jakarta saja, hal serupa terlihat terjadi juga di daerah Jawa Barat.
Menurut pemantauan PPJ, di beberapa Sekolah Menengah Atas Negeri di Kota Bandung, kejadian tragis juga dialami oleh beberapa calon siswa yang ber keinginan Sekolah namun tidak bisa memenuhi niat tersebut, diantaranya terjadi di SMAN 24 Kota Bandung yang menimpa salah seorang anak berinisial ZKW, Putri dari seorang anggota Polri berinisial JW, yang diketahui telah ditolak mendaftar melalui jalur Zonasi, sementara menurut keterangan yang berhasil dihimpun PPJ, di Sekolah tersebut, ternyata banyak siswa yang diduga kuat telah diterima melalui jalur prestasi namun tidak diketahui secara jelas prestasi apa yang didapat Calon Siswa dimaksud, bahkan banyak Calon Siswa yang diterima dari jalur Zonasi namun jarak rumahnya didapati cukup jauh dari SMAN 24 Kota Bandung.
Yang lebih memprihatinkan adalah, kejadian ini ditengarai menimbulkan masalah baru, dimana Bapak dari ZKW selaku anggota Polri akhirnya meninggal dunia pada hari Minggu (12 Juli 2020) sekitar sore hari.
“Atas permasalahan ini, tentunya kita perlu mengetahui semua siswa yang telah diterima ber Sekolah di SMAN 24 Kota Bandung itu, khususnya tentang siapa –siapa saja para murid dan bagaimana sebenarnya mekanisme penerimaan calon siswa di sekolah tersebut, agar jelas diketahui publik permasalahannya.” tegas Ungkap Marpaung, Ketua DPP LSM Barisan Raykat Anti Korupsi.
“Dalam hal ini, tentunya kita perlu menelaah lebih jauh kasus PPDB di Jawa Barat ini, khususnya terkait pola penerimaan yang diterapkan oleh Sekolah dan Dinas pendidikan Jawa Barat.” papar Ungkap.
Di tempat terpisah, kekecewaan serupa didampaikan oleh Tony Supriadi. SH, MH, Sekretaris Jenderal LSM Pemantau Kinerja Aparatur Negara atau yang akrab disapa LSM PENJARA, dimana sepanjang pemantauan LSM PENJARA, kejanggalan ditemukan terjadi di lingkup SMA Negeri 20 Kota Bandung, yakni terkait ditolaknya calon siswa berinisial AMAM, yang berasal dari SMP Negeri 44 Kota Bandung.
“Hal ini menimbulkan kejanggalan bagi kami, dimana menurut rencana, kami dari LSM PENJARA akan mengadakan aksi unjuk rasa untuk memastikan apa yang menjadi kendala generasi penerus bangsa itu tidak diterima ber Sekolah disana.” urai Tony menegaskan.
Ironisnya, menurut keterangan yang berhasil dihimpun, tersebar rumors bahwa saat ini Kepala Bidang SMA Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat berinisial YS tengah diperiksa oleh Aparat Penegak Hukum, sehingga kewenangan atas permasalahan ini kemudian dikabarkan diamanatkan kepada Pejabat Dinas Pendidikan berinisial JUL dan E.P, yang menurut banyak pihak, memiliki peran penting dalam hal memberikan rekomendasi penerimaan para siswa yang melakukan pendaftaran di wilayah Provinsi Jawa Barat.
“Ada info yang beredar, bahwa kewenangan Bapak Juli dan Bapak Edi sangat dominan untuk mendorong diterimanya para calon siswa dimaksud ke sekolah – sekolah dituju, karenanya, untuk membuktikan hal itu, maka kami beserta elemen aktifis peduli pendidikan di Jawa Barat berinisiatif untuk melakuan aksi unjuk rasa mendesak aparat Hukum berwenang membuktikan keabsahan rumors tersebut, agar kisruh PPDB di Jawa Barat ini bisa terselesaikan, demikian pula agar permasalahan – permasalahan Hukum berkaitan dengan eksistensi serta keberadaan SMA se Jawa Barat bersih dari nuansa Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.” ujar Ungkap Marpaung. “Kami yakin, jika permasalahan ini dibuka ke publik, maka akan ketahuan dan terpampang jelas siapa – siapa saja para birokrat kotor di Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat yang layak untuk dipenjarakan dan mempertanggungjawabkan perbuatannya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.” tegas Ungkap mengimbuhkan.
Ungkap Marpaung juga menyatakan pentingnya mengetahui ihwal pergantian Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat yang dikabarkan bernuansa kejanggalan.
“Kami juga mendesak Gubernur untuk menerangkan apa yang mendasari pergantian Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat dari Ibu Dewi ke Bapak Dedi, apakah ada sangkut pautnya dengan permasalahan kisruh PPDB ini, yang menurut info, tadinya ada kesalahan di penerapan system online dan lain – lain. Kita harus memastikan pergantian ini diketahui publik penyebabnya.” papar Ungkap.
Sampai dengan berita ini diturunkan, beberapa aktifis LSM tersebut terlihat masih menyusun rencana kegiatan aksi unjuk rasa yang dikabarkan akan digagas dalam wakrtu dekat. (RED)
