BANDUNG, Pewaris Padjadjaran
Pergerakan DPP LSM PMPRI menyampaikan Aspirasi dan Hak Hak Kebebasan Berpendapat dengan memperhatikan Norma Norma Yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia, terkait Permasalahan di Provinsi Jawa Barat
Masa yang tergabung dalam Lembaga Swadaya Masyarakat Pemuda Mandiri Peduli Rakyat Indonesia (LSM PMPRI) melaksanakan Aksi Unjuk Rasa (Unras) tepatnya di depan kantor Pemprov. Jabar, Jl. Diponegoro no 22 Kota Bandung pada Rabu (15/02/2023).
“Kami elemen masyarakat yang tergabung dalam LSM PMPR Indonesia pada hari ini hadir dalam sebuah pergerakan untuk bersuara terhadap adanya dugaan permasalahan yang terjadi di Jawa Barat,” kata Anggi Dermawan, M. PD., Sekretaris Jenderal DPP LSM PMPR Indonesia.
Adapun permasalahan tersebut terlampir dalam surat pernyataan sikap
DPP LSM PMPRI yang dipaparkan oleh Anggi diantaranya, Terkait Dugaan Permasalahan Tersebut yaitu :
1.POLEMIK PROGRAM PETANI MILENIAL
2.DUGAAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM DAN PENGGUNAAN DOKUMEN
FIKTIF
3.DUGAAN GRATIFIKASI DI KANTOR BKD Prov. Jawa Barat
4.DUGAAN TERJADI KKN ( KORUPSI KOLUSI DAN NEPOTISME ) di BUMD Prov. Jawa Barat.
5.DUGAAN PUNGUTAN IURAN SECARA SEPIHAK MASIH TERJADI DI
SEKOLAH MENENGAH ATAS DI WILAYAH PROV.JAWA BARAT
6.DIDUGA PEMBANGUNAN MASJID AL JABBAR SARAT AKAN KKN
7.DUGAAN ADANYA KKN PADA ANGGARAN PARIWISATA PEMPROV JAWA BARAT SENILAI SETENGAH TRILIUN
8. ADANYA PEMOTONGAN ATAU PENGALIHAN BOPD ( Bantuan Oprasional Daerah ) SEBESAR KURANG LEBIH 40%
9. TAP ( TIM AKSELERASI PEMBANGUNAN ) PROV. JAWA BARAT DINILAI SUDAH
BEKERJA DILUAR BATAS DAN ATURAN
Selanjutnya, Sekjen PMPRI menyampaikan MAKA DARI ITU KAMI MEMINTA KEPADA DPRD PROV.JAWA BARAT UNTUK SEGERA MEMBENTUK PANSUS HAK ANGKET ATAS PERMASALAHAN
PERMASALAHAN YANG TERJADI DI JAWA BARAT.
.
Di tempat terpisah, saat ditemui Media di Sekretariat DPP LSM PMPRI, Ketua Umum PMPRI Rohimat yang akrab disapa Kang Joker mengungkapkan beberapa temuan yang perlu dipertimbangkan oleh Gubernur Jawa Barat untuk turun tangan terkait Kerugian dan Permasalahan yang terjadi di JAWA BARAT.
“Berdasarkan data yang kami miliki ada beberapa indikasi terkait permasalahan yang terjadi di JAWA BARAT. Diduga membebani kerugian Keuangan Negara. Banyak tenaga kepegawaian yang bekerja di yang diduga tidak profesional di bidangnya serta banyak Oknum yang diduga menjadi penyebab Kerugian anggaran bagi Provinsi Jawa Barat dan Indonesia,” kata Kang Joker.
“Diprediksi ada Kerugian Drastis Rugi dua kali lipat dari tahun sebelumnya,”
Adapun terkait dugaan pembiaran kepada Pelanggar Organisasi Perangkat Daerah (OPD), bahwa telah terjadi adanya indikasi lemahnya fungsi pengawasan dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat terkait adanya dugaan pelanggaran OPD di wilayah Provinsi Jawa Barat.
“Kami berharap suara Kami didengar oleh pak Gubernur sebagai Bapak Kami di Jawa Barat, dan dan meminta Gubernur untuk menindaklanjuti dugaan yang kami sampaikan terkait permasalahan yang terjadi di Jawa Barat,” pungkasnya.(Red).
