Jakarta, Pewaris Padjadjaran
Pada hari Senin, pukul 10:00 hingga 13:00, berlangsung kegiatan bertajuk “Jawa Barat Darurat Korupsi : Usut Semua Dugaan Korupsi Bupati di Jawa Barat”. Kegiatan ini diinisiasi oleh LSM Tuar Bersatu dan Jurnalis Peduli Jawa Barat, yang berkomitmen mendorong penegakan hukum serta penuntasan berbagai kasus korupsi di Jawa Barat.
Acara ini diadakan di Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Pusat, dengan agenda utama melaporkan serta menyerahkan dokumen pengaduan terkait dugaan korupsi di beberapa kabupaten, yaitu Kabupaten Bandung, Kabupaten Sumedang, dan Kabupaten Cianjur.
Acara ini juga digelar menjelang pemilihan kepala daerah di sejumlah kota dan provinsi di Jawa Barat. Tujuan utama kegiatan ini adalah memastikan bahwa calon kepala daerah yang maju dalam pemilihan adalah figur yang bersih dari korupsi, sehingga integritas dan kredibilitas pemerintahan dapat terjaga.
Dalam kesempatan tersebut, Ketua Umum LSM Tuar Bersatu, Iwan Ridwan, melalui Ketua DPC Tuar Bersatu Kota Bandung, Anep Saefuloh, menyampaikan lima poin utama. Pertama, mereka mendesak agar seluruh kasus korupsi di Jawa Barat segera diusut dan dituntaskan secara cepat dan menyeluruh. Kedua, mereka merasa prihatin karena menurut lembaga survei, sejak tahun 2004 hingga 2020, Jawa Barat terus berada di posisi pertama sebagai provinsi dengan tingkat korupsi tertinggi di Indonesia.
Ketiga, meskipun alokasi dana yang diberikan pemerintah kepada KPK sangat besar, hasil kinerja lembaga tersebut dinilai belum memuaskan. Keempat, LSM Tuar Bersatu mengimbau seluruh masyarakat Jawa Barat untuk melaporkan segala tindakan korupsi yang ditemukan, dan pihaknya membuka layanan pengaduan 24 jam. Terakhir, aksi ini didasarkan pada hati nurani dan kepedulian terhadap masyarakat Jawa Barat, tanpa mengatasnamakan pihak tertentu.
Novi Nurdiansyah, SE, selaku perwakilan wartawan Jawa Barat, juga turut memberikan pandangannya. Ia berharap semua kasus korupsi di Jawa Barat dapat diusut secara tuntas. Selain itu, Novi mengimbau masyarakat agar dalam memilih calon kepala daerah, memastikan bahwa para calon tersebut bebas dari praktik korupsi.
Novi juga menekankan pentingnya sinergi antara masyarakat, kepolisian, TNI, LSM, dan organisasi masyarakat (ormas) dalam mengawasi jalannya Pilkada. Hal ini dilakukan untuk mencegah terjadinya praktik politik uang yang dapat merusak proses demokrasi.
Madun Hariyadi, perwakilan dari DPP Gerakan Penyelamat Harta Negara Republik Indonesia (GPHN-RI), turut hadir dalam kegiatan ini dan menyatakan dukungannya terhadap upaya pemberantasan korupsi di Jawa Barat. Menurutnya, kolaborasi berbagai elemen masyarakat sangat penting dalam menjaga integritas dan transparansi dalam pemerintahan, terutama menjelang Pilkada.
Kegiatan ini diharapkan mampu membangun kesadaran publik tentang pentingnya pemberantasan korupsi dan menjadi langkah awal dalam memperkuat penegakan hukum di Jawa Barat.
Sampai berita ini diturunkan, salah satu tim pelapor masih menjalani pemeriksaan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) di Gedung Merah Putih KPK. Proses ini merupakan bagian dari tindak lanjut pelaporan dokumen terkait dugaan korupsi di beberapa kabupaten di Jawa Barat. Pemeriksaan ini diharapkan dapat mempercepat proses pengusutan kasus-kasus korupsi yang dilaporkan, sehingga hasil yang transparan dan adil dapat segera dirasakan oleh masyarakat. (Dadan, Red)
