Beranda Nasional 2 Kali Ajukan Audiensi, Perkara Dinas Pendidikan Kabupaten Bekasi Terancam Memasuki Babak...

2 Kali Ajukan Audiensi, Perkara Dinas Pendidikan Kabupaten Bekasi Terancam Memasuki Babak Baru Proses Hukum

62 views
0

Bekasi, PPJ

Sengketa hukum yang sudah diproses sampai ke tingkat Mahkamah Agung RI dengan melibatkan Dinas Pendidikan Kabupaten Bekasi terendus LSM. Sontak permasalahan anggaran Negara untuk Dinas Pendidikan Kabupaten Bekasi yang seyogianya dialokasikan untuk pekerjaan Mebeulair Rangka Besi SDN Paket 1 A, Paket 4 A, dan paket 2 B senilai sekitar Rp. 1.100.000.000 menjadi buah bibir.

Menurut keterangan Ungkap Marpaung selaku sekretaris LSM PEMUDA, masalah yang sudah diproses oleh Negara dan telah memiliki kekuatan Hukum tetap mestilah dijalankan dan tidak boleh abai.

“Setau kami, kasus ini sudah menjadi isu publik, bahkan sudah sampai proses Pengadilan Negeri sampai ke Mahkamah Agung, sudah ada putusannya dan putusannya tentu sudah berkekuatan hukum tetap. Karena itu putusan Hukum Negara harus dijalankan.” tegas Ungkap Marpaung menguraikan. “Kami mendesak pihak terkait agar tidak abai dan menganggap remeh putusan Pengadilan yang sudah inkrah.” tambahnya.

Masih menurut Ungkap Marpaung, permasalahan yang bemula dari adanya 3 paket pekerjaan di Dinas Pendidikan TA 2015, yaitu pekerjaan Pengadaan Barang Pengadaan Mebeulair Rangka Besi SDN Paket 1 A, dengan nomor : 602.1/01-1/LS/SD-DISDIK/XI/2015 tanggal 19 November 2015, sebesar Rp. 381.150.000, pekerjaan Pengadaan Mebeulair Rangka Besi SDN Paket 4 A nomor : 602.1/01-7/LS/SD-DISDIK/XI/2015 tanggal 19 November 2015 sebesar Rp. 381.150.000, dan pekerjaan Pengadaan Mebeulair Rangka Besi SDN Paket 2 B nomor : 602.1/01-4/LS/SD-DISDIK/XI/2015 tanggal 19 November 2015, sebesar Rp. 338.800.000, dengan total pekerjaan sebesar Rp. 1.100.000.000, ketika itu dimenangkan oleh CV. Teguh Danajaya Pratama, namun ironisnya, setelah pekerjaan selesai, Dinas Pendidikan Kabupaten Bekasi malah tidak bersedia membayar.

“Hal itu membuat pak Teguh (Direktur CV. Teguh Danajaya Pratama / Red) akhirnya membawa masalah ini ke ranah hukum dan memenangkan kasus nya mulai dari Pengadilan Negeri sampai ke Tingkat Mahkamah Agung.” urai Ungkap. “Kasus ini sudah berlangsung selama sekitar 2 tahun terhitung sejak tahun 2024, bisa dibayangkan waktu dan kerugian yang dialami.” paparnya menambahkan.

Di tempat yang sama, Gunawan selaku Sekretaris GIBAS juga menyampaikan prihatin nya atas masalah ini.

“Sebenarnya, guna memastikan kebenaran kasus ini, kami sudah 2 kali mengirimkan surat permohonan audiensi resmi, tapi sayangnya kedua surat kami tersebut tidak digubris. Tentunya hal ini menjadi catatan bagi kami yang akan segera membawa kasus ini ke ranah publik.” terangnya.

Sekedar mengingatkan, kasus yang sudah diputus Pengadilan Negeri Cikarang dengan Nomor 59/Pdt.G/2024/PN Ckr tanggal 27 Desember 2024, yang dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 127/PDT/2025/PT BDG tanggal 19 Maret 2025 dan Mahkamah Agung RI Nomor 3610 K/PdU2025 tersebut, menetapkan vonis terhadap Imam Faturochman, S.T., M.Si yang ketika itu menjabat sebagai Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bekasi dan pihak Pejabat Pembuat Komitmen (PPK / Red) selaku tergugat sebagai pihak yang bersalah dan untuk segera membayarkan kerugian CV. Teguh Danajaya Pratama sebesar Rp. 1.100.000.000.

“Namun seperti yang kita ketahui bersama, pak Imam yang sampai saat ini masih menjabat sebagai Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bekasi terkesan tidak menggubris putusan Negara yang sudah berkekuatan hukum tetap itu. Hal ini menimbulkan pertanyaan mendasar bagi kita tentang bagaimana sebenarnya bentuk ketaatan Pejabat Negara pada Hukum.” tegas Gunawan.

Ketika dimintai tanggapan, Ungkap Marpaung mengatakan bahwa perkara ini akan tetap mereka ikuti perkembangannya.

“Kita akan pantau terus apakah proses hukum bisa menjangkau Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bekasi atau tidak. Kita tidak mau pejabat yang seharusnya faham hukum malah jadi pembangkang hukum. Bahkan kalau perlu, kami akan mendesak aparat penegak hukum untuk segera menetapkan semua pihak yang terlibat dalam masalah ini agar diproses sesuai aturan yang berlaku, agar menimbulkan efek jera bagi pelaku korupsi lainnya.” terang Ungkap Marpaung.

Sampai dengan berita ini diturunkan, PPJ masih tetap mencoba menghubungi Imam Faturochman selaku Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bekasi untuk meminta tanggapan, namun tidak pernah berhasil ditemui. (RED).

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini