Kab. Bandung, Pewaris Padjadjaran
Pembangunan sarana pendidikan, baik untuk SD maupun SMP yang kini sedang berlangsung di Kabupaten Bandung, disinyalir tidak terawasi oleh konsultan. Hal ini tentu saja menjadi sorotan akan adanya dugaan kongkalikong dalam proses pengerjaannya.
Pantauan Media Pewaris Padjajaran di lapangan, bahwa ada beberapa pembangunan untuk ruang Kelas sampai rehabilitasi ruang perkantoran dan ruang perpustakaan serta toilet, yang anggarannya bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK).
Namun ternyata banyak ditemui dugaan kejanggalan. Beberapa kejanggaan dimaksud, yakni dari mulai penerapan RAB yang tersembunyi, juga gambar bangunan hingga papan informasi proyek yang terkesaan asal. Anehnya, atas semua kerancuan tersebut, justru tidak adanya teguran, baik dari pengawas pembangunan Disdik Kab. Bandung maupun dari pihak konsultan.
Bahkan, menurut beberapa Ormas dan LSM serta para awak media yang memantau proses pembangunan tersebut, tidak ada dari pihak sekolah terkait, yang berani mempertanyakan RAB dan gambar pembangunan yang sedang dilaksanakan. Kepala sekolah seakan hanya diam saja, seperti merasa ketakutan bila mempertanyakan.
Diketahui, pembangunan Rehabilitasi Ruang Kelas yang dinilai tidak sesuai RAB itu, dikerjakan oleh CV Putra Ramadhan dengan anggaran sebesar Rp194.259.266,00
Sementara itu pelaksana lapangan saat akan dikonfirmasi Media Cetak Oline Pewaris Padjajaran” Pelaksana Tidak ada di tempat, dan hanya pekerja tidak tahu apa-apa saya cuma disuruh kerja saja”.
Di sisi lain, dalam proses pengerjaan pembangunan tersebut, Media Pewaris Padjajaran belum pernah sekali pun bertemu dengan pihak konsultan. Padahal, ini menyangkut anggaran DAK yang nilainya cukup besar.
Kasie Sarana Disdik Kabupaten Bandung saat dimintai keterangan perihal proyek tersebut melalui pesan Whatsapp “Tidak menjawab/tidak mebalas”.
Menyikapi persoalan tersebut, masyarakat hanya berharap adanya pengawasan dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang turun langsung ke lapangan dan melihat kondisi pembangunan di tiap sekolah SMP. Bila perlu, audit Kasie Sarana Disdik Kabupaten Bandung. (Egi Bp)
